PEKANBARU | patrolipost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru saling beradu argumen dengan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru saat melakukan evaluasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Sabtu (2/5).
Para legislatif itu mengkritisi terhadap penyaluran bantuan yang terkesan digesa. Bahkan, mempertanyakan soal pendataan, refocusing anggaran, pendistribusian dan juga dampak dari penolakan bantuan.
Kritikan itu disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid yang menyebut bahwa Pemko Pekanbaru berhasil menerapkan PSBB tampan mengeluarkan modal.
“Pemko hanya bermodal dengkul untuk penerapan PSBB kemarin, dan dibuktikan dari apa yang sudah dilakukan. Ini luar biasa, Pemko tidak tanggap dengan penderitaan masyarakat yang terdampak,” kata Isa.
Begitupun dengan tanggapan Anggota DPRD lainnya, Roni Pasla yang menyebut PSBB sudah selesai tapi data belum juga valid dan bantuan banyak tak tersalurkan karena adanya penolakan masyarakat.
Demikian juga soal anggaran dari yang digeser di setiap OPD juga belum ada laporan, berapa yang sudah dibelanjakan, kemana aja di-posting kan, atau uangnya belum bisa digunakan.
“Ini harus transparan, dari yang sudah di salurkan Pemko tidak ada dari anggaran Pemko, 100 ton beras kemarin merupakan beras cadangan Pemerintah,” papar Roni.
Hal yang sama pun disampaikan wakil ketua DPRD Kota Pekanbaru Nofrizal bahwa Pemko diminta Transparan soal anggaran covid-19 ini.
“Karena DPRD perlu tahu, karena sesuai dengan fungsi kami, begitu juga soal progres dan informasi terbaru soal covid-19 ini agar bisa di sampaikan kepasa masyarakat,” ujar Nofrizal.
Ricuh
Sebelumnya, suasana rapat evaluasi Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) yang dilakukan oleh tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Pekanbaru d DPRD Pekanbaru diwarnai kericuhan. Hal ini akibat dari status Facebook pribadi milik Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemko Pekanbaru, Mas Irba Sulaiman, Sabtu (02/05/2020).
Dalam status di Facebook nya tersebut, Mas Irba Sulaiman menuliskan “Ketua dan Wakil Ketuanya mendukung PSBB kok anggotanya malah menolak…. Tidak mengerti, dungu, beleng2 atau masih cari panggung yaa”
Mengetahui hal tersebut Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani langsung menunjukkan kemarahannya dengan meminta Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi yang juga hadir di ruang paripurna DPRD Pekanbaru untuk langsung mengganti Mas Irba Sulaiman.
“Ini sangat melecehkan, DPRD bahkan akan siapkan surat rekomendasi untuk pemecatan Kabag Humas. Screenshot statusnya sudah saya kirimkan ke Wakil Walikota dan Sekda, nanti akan saya kirimkan ke Walikota,” kata Hamdani.
Lanjut Politisi PKS tersebut, saat ini tim Gugus Tugas Covid-19 Pemko Pekanbaru tengah mencari solusi dari permasalahan PSBB tahap pertama, dan dari itu Hamdani meminta jangan sampai ada oknum yang memperkeruh suasana antara Pemko Pekanbaru dan DPRD pekanbaru.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Nofrizal menegaskan bahwa dugaan DPRD Pekanbaru selama ini benar. Bahwa ada oknum yang menjadi pembisik tidak baik ke Walikota Pekanbaru sehingga ini akan merusak keharmonisan Pemko Pekanbaru dan DPRD Pekanbaru.
“Saya minta diganti Humas nya hari ini juga, seorang Kabag Humas buat status seperti ini. Saya ketua partai, tidak layak seperti ini. Ini yang buat rusak hubungan DPRD dan Pemko Pekanbaru. Berarti ada yang tidak beres dalam tubuh Gugus Tugas, ada pembisik yang mengadu domba, jadi kita saling curiga mencurigai,” tandasnya.
Wakil Walikota Ayat Cahyadi ketika ditemui usai rapat memastikan akan menyampaikan permintaan dewan tersebut kepada Wali Kota.
“Akan saya sampaikan segera ke Wali Kota. Tentunya ini kita sayangkan jika terjadi ketersinggungan,” singkatnya. (305/ptc)
