LABUAN BAJO | patrolipost.com – Anggota DPR RI asal Partai Demokrat, Beny Kabur Harman menilai peliknya masalah agraria di Labuan Bajo, NTT dikarenakan adanya keterlibatan oknum oknum aparat hukum yang sudah menjadi bagian dari mafia tanah.
Para oknum aparat yang seharusnya menjadi tumpuan penegakan hukum terhadap sejumlah laporan masyarakat tentang masalah sengketa kepemilikan tanah justru memiliki peran yang mendominasi dalam memuluskan niat para aktor mafia tanah.
Benny menyebutkan selain oknum aparat penegak hukum, jaringan mafia tanah juga banyak melibatkan oknum pegawai pemerintahan, mulai dari Aparat Desa hingga oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Umumnya yang datang ketemu saya itu adalah mereka yang menjadi korban mafia tanah. Mafia tanah melibatkan oknum oknum di BPN, melibatkan oknum di pemerintahan, melibatkan oknum di aparat penegak hukum bahkan melibatkan aparat desa sehingga memang membutuhkan ekstra perhatian dari pemerintah untuk sungguh sungguh memberantas memerangi mafia tanah ini,” ujar Benny dalam kegiatan sosialisasi empat pilar Berbangsa dan Bernegara di Labuan Bajo, Senin (18/3/2024).
Benny menyebut status Labuan Bajo sebagai kota destinasi pariwisata super premium ternyata tidak hanya membawa dampak positif bagi industri pariwisata melalui hadirnya investasi dari para investor tapi juga sejalan dengan upaya upaya jahat guna mengokupasi sejumlah lahan strategis milik masyarakat.
“Labuan Bajo adalah kota dunia, dulu tanah yang tidak bernilai sekarang sudah bernilai dan nilainya fantastis sekali, lalu orang menggunakan kesempatan. Istilah saya merampok tanah rakyat dengan menggunakan instrumen hukum. Ada laporan ke saya orang sudah punya sertifikat tanah tiba tiba di laporkan ke polisi bahwa yang menjual itu memasukan dokumen tanah,” sebutnya.
Dalam modus operandinya, para mafia tanah sebut pria asal Satarmese Kabupaten Manggarai ini memanfaatkan rendahnya pengetahuan masyarakat akan hukum. Merekayasa proses hukum demi menguasai tanah masyarakat.
“Mafia tanah mulai dari oknum kepala desa, oknum BPN hingga oknum aparat penegak hukum. Ujungnya, ada kekuatan yang tersembunyi di balik itu, bisa juga melalui calo tanah, memanfaatkan mereka yang buta masalah, sengaja merekayasa kasus, merekayasa hukum,”
“Cara yang paling aman untuk merampok itu melalui hukum. Ada oknum yang bekerjasama dengan kekuatan invisible, yang mengambil tanah melalui orang orang ini sehingga mereka mendapatkan keuntungan,” tambahnya.
Peliknya sengketa tanah yang selalu menjadikan masyarakat kecil korban serta menjadi keluhan utama bagi para investor yang ingin berinvestasi di Labuan Bajo menjadi hal penting yang akan disampaikan Benny kepada Menteri ATR, Agus Harimurti Yudhoyono yang juga merupakan atasan Benny di Partai Demokrat.
“Saya rasa sangat penting bagi saya yang pertama penting karena ketika saya berhadapan dengan masalah yang dilaporkan masyarakat soal mafia tanah, pimpinan saya yang dipercayakan oleh Presiden Jokowi menjadi menteri ATR, Mas AHY,” sebutnya.
“Saya merasa senang sekali sebab ini akan menjadi momentum peluang bagi saya untuk menjadi juru bicara masyarkat di Labuan Bajo khususnya dan NTT umumnya yang selama ini datang ketemu dan melaporkan kepada saya mengenai masalah mafia tanah yang mereka hadapi,” ujar anggota Komisi III DPR RI ini.
Ia berharap, dibawah pimpinan AHY, pertumbuhan industri pariwisata di Labuan Bajo secara khusus maupun NTT pada umumnya tidak kembali terganggu dengan keberadaan para mafia tanah. Sengketa kepemilikan lahan yang selalu menjadi masalah utama diharapkan dapat segera diatasi oleh Kementerian ATR/BPN.
Selain itu, Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata, tentu membutuhkan para investor yang mau mengorbankan uangnya untuk berinvestasi di Labuan Bajo. Partisipasi aktif dari semua pihak diharapkan mampu melawan jaringan mafia tanah agar terciptanya rasa nyaman dan aman bagi investor untuk menginvestasikan uangnya untuk membangun fasilitas industri pariwisata di Labuan Bajo ini.
“Kalau masalah mafia tanah ini tidak bisa diatasi maka kita sulit untuk mengajak investor untuk datang berinvestasi uangnya di Labuan Bajo. Saya akan bertemu Pak Menteri untuk menyampaikan masalah mafia tanah khususnya di NTT dan Labuan Bajo yang jadi destinasi pariwisata super prioritas,” tutupnya. (334)
