Wapres Harapkan AALCO Orientasikan Hukum Internasional Wujudkan Perdamaian Dunia

wapres baru1
Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin saat membuka Sidang Tahunan ke-61 AALCO di Nusa Dua Bali. (ist)

NUSA DUA | patrolipost.com – Kondisi geopolitik dunia saat ini sedang memanas di sejumlah wilayah. Hal ini tidak hanya mengganggu stabilitas antarkawasan tetapi juga berpotensi terjadinya krisis multidimensi di banyak negara.

Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin mendorong forum-forum Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) ke -61 untuk terus mengorientasikan hukum internasional agar senantiasa berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan perdamaian dan pelindung hak asasi manusia.

Bacaan Lainnya

“Mudah-mudahan pertemuan di Bali ini akan mempersembahkan kontribusi terbaik AALCO dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai, adil, dan sejahtera, di mana hukum internasional menjadi penyangganya,” kata Wapres Ma’ruf Amin dalam sambutannya di sesi tahunan AALCO ke-61 di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Senin (16/10/2023).

Wapres mengingatkan bahwa, mewujudkan perdamaian dunia adalah tujuan utama dari sebuah pertemuan akbar negara-negara Asia dan Afrika di Bandung 68 tahun silam, yang kemudian menjadi inisiasi lahirnya AALCO.

“Kita memiliki memori kolektif tentang Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955, yang merupakan cikal bakal kelahiran AALCO. Kala itu, negara-negara Asia dan Afrika bertemu untuk membahas tentang perdamaian dan bagaimana dapat berperan dalam membangun dunia,” jelasnya

Wapres menyebut, forum internasional AALCO hadir untuk meyuarakan kepentingan negara-negara di kawasan Asia dan Afrika dalam kerangka politik internasional.

“AALCO kemudian dibentuk berdasarkan semangat bahwa tata politik dan hukum internasional mesti mencerminkan pandangan serta kepentingan bangsa-bangsa Asia dan Afrika,” ucap Ma’ruf Amin.

Negara anggota KAA dan AALCO memegang teguh semangat dan aspirasi untuk mewujudkan tatanan dunia yang damai, adil, dan makmur secara berkelanjutan, dengan tetap memberikan ruang atas kepentingan bersama.

“Dari Bali, mari kita bersama-sama menyerukan agar perang dan tindak kekerasan segera dihentikan karena hanya akan menimbulkan penderitaan bagi umat manusia dan kemunduran dalam pembangunan yang telah diraih dengan susah payah,” tegas Wapres.

Dalam kesempatan ini, Wapres mengajak dunia internasional untuk saling bergandengan tangan mengerahkan kemampuan yang ada menghadapi tantangan global demi terwujudnya keberlangsungan hidup yang lebih baik.

“Beragam tantangan yang dihadapi seluruh bangsa saat ini, menuntut kerja sama, kreativitas, dan inovasi. Semuanya itu hanya akan bersemi dan mekar dalam atmosfer damai, bukan dalam atmosfer ketakutan dan kebencian,” ungkapnya.

Wapres juga menekankan, bagi Indonesia, diplomasi perdamaian dan penghormatan terhadap hukum akan terus disuarakan, serta berharap pertemuan ini akan melahirkan gagasan terbaru mengenai hukum internasional yang memihak pada perdamaian dunia.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyampaikan, Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama negara-negara di Asia dan Afrika melalui penyelenggaraan Sesi Tahunan ke-61 kali ini.

“Indonesia menjadi tuan rumah Sesi Tahunan ke-61 AALCO sebagai bentuk komitmen meningkatkan hubungan baik antarnegara anggota untuk bekerja sama,” ujarnya.

Yasona juga mengungkapkan, pembukaan Sesi Tahunan Pertemuan AALCO telah membahas sejumlah isu global terkait hukum yang cukup menyita perhatian publik.

“Kami telah memulai sesi pembukaan di pagi hari untuk memulai persidangan yang terdiri dari agenda komprehensif mencakup isu-isu hukum yang menjadi perhatian bersama,” jelasnya.

Sesi Tahunan ke-61 AALCO yang  dilaksanakan di Bali, dihadiri oleh 130 orang delegasi dari 33 Negara Anggota AALCO, 11 Negara pengamat, dan 14 Organisasi Internasional.

Sebagai tuan rumah Sesi Tahunan kali ini, Indonesia secara aktif mengajukan usulan agenda baru, yaitu terkait pembentukan Asset Recovery Expert Forum di antara negara-negara Asia-Afrika.

Selain itu, Indonesia juga mengusulkan pembahasan subtopik baru pada agenda ‘The Law of the Sea’, yaitu terkait :Illegal Fishing as a Transnational Organized Crime’.

Indonesia juga mengusulkan dua subtopik baru pada pembahasan agenda Environment and Sustainable Development yaitu Combating Transnational Wildlife Crime dan Strengthening Asian-African Collaboration on Climate Chang. Bagi Indonesia isu-isu tersebut merupakan hal penting yang perlu menjadi perhatian negara-negara Asia dan Afrika. (pp03)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.