Segenap jajaran pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Bali masa bhakti 2020-2025.
DENPASAR | patrolipost.com – Usai menggelar Musyawarah Daerah (Musda ) Partai Golkar beberapa minggu lalu yang kemudian menetapkan secara aklamasi Dr I Nyoman Sugawa Korry, SE., MM.Ak.,CA selaku Ketua dan Dr I Made Dauh Wijana, MM selaku Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Senin ( 9/3/2020) bertempat di kantor DPD Partai Golkar, Denpasar kembali mengumumkan formatur pengurus partai masa bhakti 2020-2025.
Usai melakukan kordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat, Formatur telah menyelesaikan susunan pengurus baru sesuai dengan mandatnya. Bisa dikatakan untuk total pengurus kali ini jumlahnya dirampingkan, kalau sebelum-sebelumnya mungkin diatas 100, tapi kepengurusan kali ini hanya berjumlah 85 orang.
“Ini sudah sesuai dengan nomenklatur DPP tentang kepengurusan yang membatasi hanya 85 orang saja antara pengurus harian dan pengurus pleno,” jelas Sugawa Korry.
Lebih lanjut Sugawa Korry menjabarkan, dari 85 pengurus tadi, 82 merupakan pengurus harian sedangkan perwakilan unsur perempuan 28 orang.
“Dari pengurus yang ada 40 persennya adalah pengurus baru atau sekitar 34 orang,” sebutnya seraya menambahkan untuk posisi Bendahara dipegang oleh Komang Takuaki Banuartha.
Formatur kepengurusan baru ini menurutnya, pihaknya telah memenuhi keinginan para kader Golkar termasuk juga para pengamat dan intelektual agar kepengurusan ini mencerminkan unsur konsolidasi dan rekonsiliasi.
“Disamping pengurus inti, ada juga wakil-wakil dan biro yang membantu tugas keseharian. Jadi inilah prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan formatur pengurus yang baru,” sebutnya.
Pada kesempatan ini ia juga mengingatkan jajaran pengurus yang telah menandatangani pakta integritas di atas materai 6 ribu untuk tunduk dan patuh pada aturan partai dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
“Apabila dalam tiga kali berturut-turut, tanpa keterangan tidak mengikuti kegiatan akan diberikan peringatan yang diikuti dengan sanksi,” tandasnya.
Ia beranggapan, kedepannya manajemen Partai Golkar mesti berjalan sesuai dengan mekanisme aturan-aturan yang ada. (473)
