Paslon Pilwali nomor urut 2, Gede Ngurah Ambara Putra-Made Bagus Kertha Negara (Amerta) bersama Tim Kampanye.
DENPASAR | patrolipost.com – Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Denpasar, AA Susruta Ngurah Putra dalam kapasitasnya sebagai Anggota Tim Kampanye Paslon Amerta saat ditemui di Posko Pemenangan Amerta di Jalan Tulip Nomor 15, Kamis (15/10/2020) di Denpasar menyampaikan, program-program yang diusung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Denpasar nomor urut 2, Gede Ngurah Ambara Putra-Made Bagus Kertha Negara (Amerta) dinilai sangat berpihak pada kepentingan masyarakat Denpasar dan juga realistis.
Ia menyontohkan, paslon yang diusung Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai NasDem ini memprogramkan pemberian bantuan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi garda terdepan pelestari seni adat budaya di Kota Denpasar. Diantaranya bantuan tiap tahun kepada prajuru Banjar Rp 30 juta, STT (Sekaa Teruna Teruni) Rp 25 juta, kelompok Dadia Rp 5 juta dan PKK Rp 5 juta.
“Semua itu realistis, sekarang tergantung komitmen pemimpinnya. Kalau ada komitmen dan pemimpinnya mau bekerja, celahnya tentu pasti ada,” katanya.
Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Denpasar ini mengungkapkan sejatinya bantuan-bantuan untuk kelompok masyarakat yang diprogram oleh paslon Amerta ini sejauh ini sudah diberikan dan dijalankan oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam bentuk berbagai kegiatan, namun memang angkanya/anggarannya masih kecil.
Paslon Amerta pun hadir untuk melanjutkan bantuan ini dan meningkatkan nominal anggarannya. Hal ini sebagai bentuk komitmen serius paslon Amerta meringankan beban masyarakat yang ikut menjadi motor penggerak dan mengambil peran di garda terdepan melestarikan seni adat dan budaya Bali di Kota Denpasar.
Tim Kampanye Amerta pun menepis adanya anggapan program bantuan yang disampaikan Amerta tidak bisa berjalan karena terkendala aturan dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
“Kalau mengacu Permendagri memang tidak bisa. Tapi bantuan yang diprogram ini (oleh Amerta) kan tidak harus bentuknya hibah bansos. Bisa dalam bentuk program kegiatan seperti yang sudah berjalan, tapi itu teknis sekali. Bantuan ini sifatnya teknis, gampang kalau mau dicari celah,” papar Susruta.
Politisi yang juga tokoh Puri Gerenceng Denpasar ini mencontohkan, STT (Sekaa Teruna Teruni) di Kota Denpasar tiap tahun dapat dana bantuan untuk membuat ogoh-ogoh.
“Dan itu bukan hibah bansos tapi masuk di program ekonomi kreatif. Kalau hibah bansos kan harus dalam proposal, tapi kalau ini (program bantuan yang disampaikan paslon Amerta) kan masuk di kegiatan seperti yang sudah berjalan,” beber Susruta didampingi Calon Walikota dan Wakil Walikota Denpasar nomor urut 2, Gede Ngurah Ambara Putra-Made Bagus Kertha Negara.
Susruta pun menjelaskan tidak ada masalah dengan anggaran sepanjang ada komitmen kuat dan political will (kemauan politik) kuat dari pemimpin Kota Denpasar. Dalam hitung-hitungannya, total anggaran yang dibutuhkan untuk mengeksekusi program tersebut hanya sekitar Rp 26 miliar.
“Kalau uangnya dari mana? Dalam APBD Kota Denpasar, ada SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tiap tahun mencapai Rp 200 miliar lebih. Jadi ada dana yang tidak terpakai baik karena penganggaran kurang bagus atau harga satuan (suatu program/proyek) terlalu tinggi,” beber Susruta.
Dengan demikian Tim Kampanye Amerta menegaskan program-program yang diusung Amerta ini sangat realistis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Denpasar sesuai visi Amerta yakni Denpasar BERSERI, Smart City, Berbudaya dan Berdaya Saing.
“Jadi tidak ada program Amerta yang tidak realistis. Itu semua sangat realistis,” tutup Susruta. (wie)
