DENPASAR | patrolipost.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Denpasar memprotes kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Aksi protes mahasiswa berjumlah 20 orang itu dilakukan di depan Kantor DPRD Provinsi Bali Renon, Denpasar Timur, Rabu (7/9) sore.
Mereka menyampaikan orasi, membaca puisi dan bernyanyi. Aksi berlangsung satu jam itu dijaga ketat petugas keamanan dari Polresta Denpasar, TNI, Satpol PP dan Pecalang.
Ketua Umum HMI Cabang Denpasar Mohamad Alawi mengatakan, alasan pihaknya menolak kenaikan harga tersebut karena memiliki multiplier effect, seperti inflasi yang tinggi, turunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan.
“Korbannya juga kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kecil menengah ke bawah dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Karena belum sepenuhnya pulih akibat terpaan Pandemi Covid-19,” ungkapnya kepada wartawan.
Dikatakannya, akhir-akhir ini Indonesia sedang menghadapi pelbagai persoalan berbangsa dan bernegara yang kompleks. Setelah pandemi Covid-19, muncul perang antara Ukraina dan Rusia. Sehingga mempengaruhi kondisi perekonomian nasional, terutama di sektor energi. Pertama, harga minyak jadi naik yang berimplikasi pada membengkaknya beban subsidi dan membebani postur APBN. Apalagi menurutnya, penyaluran subsidi BBM tidak tepat sasaran, justru dinikmati masyarakat mampu seperti pemilik mobil pribadi. Maka pemerintah mengambil keputusan mengurangi beban tersebut dengan menaikkan harga BBM bersubsidi.
“Walaupun alasan seperti itu, kami tetap menolak kenaikan harga BBM bersubsidi,” ujarnya.
Menurut Alawi, solusi pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga dinilai tidak tepat. Sebab, berkaca pada BLT yang diberikan atas persoalan yang sebelumnya ada di negeri ini, penyalurannya tidak sesuai sasaran atau tidak merata. Selain soal kenaikan BBM, HMI Cabang Denpasar juga menyuarakan mengenai masalah kenaikan tarif dasar listrik, imbas dari kekurangan pasokan batubara dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) di sektor ketenagalistrikan.
Meski kenaikan tarif dasar listrik terjadi pada pelanggan kelas menengah ke atas dan sektor industri, kebijakan ini juga memiliki pengaruh terhadap laju inflasi walaupun terbatas. Sehingga pihaknya meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik. Di tengah kompleksitas persoalan BBM bersubsidi dan kenaikan tarif listrik tersebut, ada mafia dalam sektor minyak – gas dan tambang.
“Keberadaan mafia akan memperpanjang persoalan energi di dalam negeri, sehingga sulit untuk mewujudkan swasembada energi di Indonesia,” katanya.
HMI Cabang Denpasar mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak, gas dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir. Mereka juga memprotes terkait pendidikan semakin mahal. Bahkan pendidikan saat ini seperti menjadi komoditas barang yang diperjualbelikan. Sehingga mereka menolak secara tegas komersialisasi pendidikan dan menuntut untuk menciptakan pendidikan yang ilmiah, gratis dan demokratis.
Tidak hanya melakukan aksi protes. Mereka juga memberikan saran untuk dipertimbangkan pemerintah, seperti memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat. Selain itu membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu. Seperti kendaraan roda dua, angkutan umum dan angkutan logistik. Pembatasan harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran ke sektor industri, pertambangan dan perkebunan. Mengalokasikan pendapatan yang besar dari kenaikan harga komoditas sumber Daya Alam di pasar global seperti batubara dan sawit untuk menambal subudi BBM dan listrik.
“Supaya penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, yaitu kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM,” imbuhnya.
Pemerintah diminta melakukan realokasi anggaran belanja kementerian atau lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM dan mendorong percepatan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan, sebagai solusi ketahanan energi jangka panjang. Kemudian menyesuaikan dan merapikan dengan tegas terkait sistem pendidikan yang benar.
“Aksi kami akan terus berlanjut dengan berbagai agenda lainnya untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan negeri ini,” pungkasnya. (007)
