DENPASAR| | patrolipost.com – Kementerian PPN/Bappenas bersama Pemerintah Provinsi Bali meluncurkan Bali-Kerthi Development Fund (BDF) dan Project Management Office untuk mendukung percepatan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali, Sabtu (19/8/2023).
BDF akan berperan sebagai special purpose vehicle untuk menyalurkan dan mengelola sumber dana nonpemerintah yang digunakan khusus untuk pembiayaan pembangunan Bali.
“Bali-Kerthi Development Fund (BDF) dapat menjadi financial hub yang akan melakukan analisis kebutuhan serta dampak investasi sehingga Bali akan memiliki attractiveness sebagai pusat investasi,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Sabtu (19/8/2023).
Sebagai langkah strategis untuk mendukung peran BDF, Kementerian PPN/Bappenas membentuk Project Management Office yang akan bekerja sama dan bersinergi untuk memberikan rekomendasi kebijakan berupa resource gap analysis dan feasibility study.
Selain itu juga analisis untuk dukungan percepatan implementasi Peta Jalan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali yang telah diluncurkan Presiden RI Joko Widodo pada Desember 2021 lalu.
BDF ditargetkan mampu menjadi sumber pembiayaan alternatif, mengingat investasi pemerintah pusat dalam pembangunan Bali diperkirakan hanya sekitar 10 persen dari total investasi.
Transformasi Ekonomi Kerthi Bali berkontribusi terhadap Transformasi Ekonomi Indonesia untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, menuju Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.
“Kebijakan untuk memperbaiki iklim investasi serta strategi untuk meningkatkan investasi swasta perlu diupayakan bersama sehingga peran aktif pemerintah provinsi dan seluruh stakeholders dibutuhkan untuk mencari sumber pendanaan inovatif dan kreatif untuk dikelola BDF,” imbuh Menteri Suharso.
Sementara itu, Bali menjadi contoh daerah pengelola pembiayaan inovatif dan kreatif untuk pembangunan yang membidik peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan publik.
Sementara, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, investasi pemerintah pusat dalam pembangunan Bali diperkirakan hanya sekitar 10 persen. Dengan adanya BDF, pembiayaan pembangunan tidak semata mengandalkan APBN dan APBD.
Transformasi ‘Ekonomi Kerthi Bali’ bertumpu pada kekuatan dan potensi yang ada di alam Bali. Diantaranya, sektor pertanian dengan sistem pertanian organik, sektor kelautan dan perikanan. Termasuk, industri manufaktur dan industri berbasis budaya Bali.
“IKM/UMKM dan Koperasi, Ekraf dan digital serta pariwisata termasuk dalam Ekonomi Kerthi Bali,” kata Koster.
BDF mengacu pada suksesnya Kolombia dan Georgia yang telah berhasil menerapkan praktik baik Municipal Development Funds atau lembaga negara perantara keuangan yang dibentuk di tingkat daerah.
“BDF ini adalah inovasi, tujuannya adalah pembangunan ke depan tidak lagi mengandalkan semata-mata dari APBN dan APBD. Ke depan, kita harus punya skenario baru,” jelas Gubernur Koster. (pp03)
