Sosialisasi “Pembinaan Netralitas TNI” bagi Personel TNI AD dan PNS

Dandim 1616/Gianyar membuka kegiatan Sosialisasi Pembinaan Netralitas TNI dalam Pilkada, Kamis (5/3/2020).

GIANYAR | patrolipost.com – Dandim 1616/Gianyar Letkol Inf Frandi Siboro membuka kegiatan sosialisasi “Pembinaan Netralitas TNI” bagi personel TNI AD dan PNS jajaran Kodim 1616/Gianyar. Kegiatan juga diikuti anggota Batalyon Zipur 18/Yudha Karya Raksaka (YKR), Yonif Mekanis 741/Garuda Nusantara (GN), dan Minvetcad IX/22-Gianyar, di Aula Markas Kodim 1616/Gianyar, Kamis (5/3/2020).

Acara yang bertemakan “Netralitas TNI Wujud Profesionalisme dalam Mendukung Suksesnya Pilkada yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, dan Jujur Adil” juga dihadiri Danyon Zipur 18/YKR Letkol Czi Parlindungan Simanjuntak, Sos, SMSi, dan Pengurus Persit Kartika Chandra Kirana Cab XXXV Kodim 1616/Gianyar.

Tujuan sosialisasi ini agar seluruh prajurit dan PNS memahami serta dapat mengimplementasikan netralitas TNI di dalam kegiatan sehari-hari. Setiap personel wajib menjaga nama baik TNI dimata masyarakat, baik secara perorangan maupun satuan.

“Setiap pajurit TNI dan PNS wajib menunjukkan sikap yang tidak memihak dan tidak memberikan dukungan kepada salah satu kontestan Pemilu. Seandainya ada yang coba-coba terlibat langsung dalam politik praktis, maka akan diproses secara hukum,” ancam Dandim.

Netralitas TNI adalah wujud dari profesionalisme TNI, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor: 34/Tahun 2004 tentang TNI, yang didalamnya memuat jatidiri TNI yang salah satunya sebagai tentara profesional yang tidak terlibat pada kegiatan politik praktis.

Kasdim 1616/Gianyar Mayor Inf I Gede Merta Santosa AMd menambahkan, peran, fungsi dan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara yang mendukung dan melaksanakan kebijakan politik negara. Serta menjabarkan tentang pedoman dan larangan bagi anggota TNI dalam menghadapi hajatan Pemilu maupun Pilkada.

“Prajurit TNI maupun PNS dilarang menggunakan sarana infrastuktur atau bangunan, dan sarana transportasi serta inventaris TNI lainnya untuk kepentingan kelompok tertentu dalam Pemilu nasional maupun Pilkada,” katanya. (246)

Pos terkait