Putu Supadma Rudana. (ist)
DENPASAR | patrolipost.com – Penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia seiring waktu, semakin meluas. Mewabahnya virus berbahaya itu pun mengancam lumpuhnya perekonomian Indonesia termasuk di Bali. Tentu hal ini menjadi sorotan Anggota Komisi VI DPR RI membidangi industri, perdagangan dan BUMN, Putu Supadma Rudana (PSR).
Dalam keterangannya di Denpasar, Minggu (29/3/2020), ia mengatakan sektor industri pariwisata sebagai sumber andalan pendapatan daerah Bali dan menyerap tenaga kerja paling besar. Untuk itu, Supadma Rudana yang kerap disapa PSR ini mengingatkan pemerintah jangan ada PHK (pemutusan hubungan kerja) bagi pekerja di sektor swasta serta UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).
“Wabah virus Corona ini pasti akan menjadikan perekonomian kita lumpuh. Sekarang dengan kondisi pariwisata lesu kita harapkan tidak ada PHK untuk pekerja pariwisata dan sektor swasta lainnya di Provinsi Bali,” kata mantan anggota Komisi X DPR RI membidangi pariwisata ini.
Politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ini mendesak Pemprov Bali berani tegas memberlakukan “local lockdown” seperti yang diterapkan pada, Kamis lalu (26/3/2020) untuk mencegah penyebaran virus Corona di Bali, namun mesti dibarengi dengan ketersediaan pasokan sembako bagi masyarakat.
Terkait kesiapan kebutuhan logistik sembako masyarakat setiap harinya jika “local lockdown” dilakukan, Supadma Rudana hal itu sebaiknya harus sudah direncanakan sebelumnya. Baginya, ada sosialisasi dan pemetaan kebutuhan logistik sembako bagi masyarakat ketika diberlakukan “local lockdown”.
“Kita memiliki sistem banjar di Bali. Dengan pola distribusi sembako berbasis desa dan banjar penyaluran sembako kepada masyarakat bisa dilaksanakan. Tidak harus berkerumun, karena bisa mengerahkan prajuru Banjar “door to door”. Kan ini hanya sementara waktu guna mencegah penularan Virus Corona,” terang Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia ini.
Supadma Rudana juga mengapresiasi pemerintah yang sudah menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat di tengah wabah Virus Corona. Namun hal itu akan makin membantu kalau pemerintah juga menyalurkan sembako “door to door” kepada masyarakat yang berstatus pekerja harian, buruh dan masyarakat kurang mampu.
“Di tengah badai Virus Corona ini membuat situasi dan kondisi makin sulit. Tetapi saya yakin kalau kita semua peduli maka masalah krisis di tengah wabah ini bisa diatasi,” harap Supadma Rudana, seraya berujar, sejak Februari lalu dirinya telah mendesak pemerintah melakukan local lockdown. Termasuk di Provinsi Bali. Tetapi pemerintah enggan melakukan itu. Kita tidak mau terlambat mencegah wabah ini makan banyak korban.
Supadma Rudana, putra mantan Anggota DPD RI Dapil Bali, Nyoman Rudana ini mengakui pembatasan lalulintas orang seperti yang diberlakukan pada, Kamis lalu (26/3/2020.) di Provinsi Bali oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, dinilai sudah masuk “local lockdown”. Langkah itu dinilai sangat tepat untuk membatasi lalulintas orang, kecuali untuk kepentingan yang mendesak atau darurat.
“Penyebaran Virus Corona makin mengganas. Paling tidak “local lockdown” ini untuk 14 hari ke depan seperti 26 Maret kemarin. Saya apresiasi petugas kepolisian dengan pola lebih soft membatasi lalulintas orang di tempat umum. Tetapi alangkah baiknya kalau ditegaskan lagi dengan lockdown. Membatasi orang keluar masuk itu tujuannya agar masyarakat tetap berdiam diri di rumah,” tegas Wasekjen DPP Demokrat ini.
Sementara, soal adanya test Covid-19 bagi anggota DPR RI dan keluarganya, Supadma Rudana sendiri telah menegaskan penolakannya untuk test Covid-19 bagi anggota DPR RI. Karena itu tidaklah menunjukkan empati di tengah kondisi wabah di mana masyarakat lebih memerlukan test Covid-19 tersebut.
Supadama Rudana menghimbau agar pola hidup sehat, olahraga, menjaga stamina, asupan gizi yang baik dan vitamin maka sudah sangat menjaga anti bodi (imunitas) agar sehat dan terhindar dari virus yang meresahkan tersebut.
“Semoga kita semua selamat. Kalau ada gejala barulah memeriksakan diri dan dilakukan test Covid-19. Sementara ini kita prioritaskan kepada masyarakat yang lebih memerlukan. Kita berharap badai ini cepat berlalu, dan masyarakat bisa beraktivitas seperti sedia kala,” tutup Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR ini. (473)
