Pj Bupati Buleleng Akui Masukan Arus Bawah Sering Hilang di Forum Lebih Tinggi

musrenbang bllng
Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2024  serta Musrenbang RKPD di Kecamatan Tahun 2023, Selasa (7/2). (cha)

SINGARAJA | patrolipost.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2024  serta Musrenbang RKPD di Kecamatan Tahun 2023, Selasa (7/2/2023). Forum itu dibuat dalam rangka mengupayakan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Untuk mencapai tujuan itu penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng  tahun 2024 harus lebih cermat dan terintegratif, serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat Buleleng secara tepat, strategis, terarah dan sesuai dengan tema yang disepakati yaitu “Peningkatan Produktifitas untuk Penguatan Daya Saing Daerah”.

Bacaan Lainnya

Hanya saja, selama ini masukan dan usulan dari masyarakat sering tidak terakomodasi dan hilang dari daftar akibat tidak terserap saat dilakukan pembahasan lanjutan. Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mensinyalir usulan masyarakat bawah sering hilang saat dilakukan pembahasan pada forum yang lebih tinggi.

”Forum konsultasi publik pada dasarnya meminta masukan dari masyarakat. Hanya saja masukan itu apakah terakomodasi atau tidak diperencanaan daerah? Sering kali masukan dari bawah sepuluh sampai di kecamatan tinggal lima dan ketika di kabupaten hilang, ini fakta,” kata Lihadnyana usai membuka Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang RKPD di Kecamatan Tahun 2023 di Gedung MR. I Gusti Ketut Pudja.

Ia menyebut, masukan dari masyarakat sangat penting untuk menyelesaikan problem. Pasalnya, kebijakan yang dibuat pada dasaranya adalah untuk menutup persoalan yang selama ini menggganjal di masyarakat.

”Seharusnya kita fokus pada persoalan dan saat sudah terselesaikan baru dibuat program berikutnya,” imbuh Lihadnyana.

Karena itu, dilakukan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan. Diantara prioritas tersebut yakni hak dasar seperti pendidikan, kesehatan yang mencakup soal stunting dan inflasi dengan memanfaatkan potensi daerah semisal pertanian dan UMKM serta pembangunan infrastruktur.

“Saya harap delapan prioritas pembangunan dapat membuka peluang kerja dan mengurangi pengangguran dengan memberdayakan eknomi lokal yang berbasis potensi unggulan, meningkatkan keterampilan para pelaku usaha dan masyarakat, menggerakkan dan menguatkan UMKM melalui peningkatkan investasi dan nilai tambah produksi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan industri kreatif, serta didukung dengan infrastruktur penunjang perekonomian yang memadai,” sambungnya.

Dari semua perencanaan yang dibuat, Lihadnyana mengatakan Kabupten Buleleng akan  memaksimalkan akses teknologi Turyapada Tower untuk membangun teknologi berbasis digital meliputi ekonomi digital, aktivitas digital, sosial digital dan pendidikan digital.

”Semuanya nanti akan serba digital dengan memanfaatkan akses Turyada Tower dan nantinya semua free,” tandasnya.

Sementara itu, dalam pandangannya soal peningkatan potensi dan kapasitas Kabupaten Buleleng untuk perbaikan sektor ekonomi, salah satu yang disorot adalah mementingkan pemakaian produk lokal. Lihadnyana menyebut salah satunya pemakaian air kemasan produk Yeh Buleleng yang terpinggirkan oleh produk dari luar.

”Kenapa tidak memakai produk sendiri padahal itu banyak menyerap tenaga kerja lokal. Karena itu saya akan buat instruksi khusus untuk memanfaatkan produk lokal setiap kali Pemkab Buleleng menggelar acara,” tandasnya. (625)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.