Perbarindo Kunjungi OJK Konsultasi terkait POJK dan Perppu No 01 Tahun 2020

Kunjungan Perbarindo ke OJK Bali. (ist)

 

Bacaan Lainnya

 

DENPASAR | patrolipost.com – Ketua DPD Perbarindo Provinsi Bali Ketut Wiratjana beserta pengurus kunjungi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara pada, Jumat (17/4/2020). Adapun tiga poin yang disampaikan dalam kunjungan tersebut.

Pertama, konsultasi terkait penerapan POJK No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19), khususnya terkait pemberian keringanan dan atau penundaan pembayaran angsuran kredit selama 1 tahun.

Kedua, berkonsultasi terkait penegasan Penjaminan LPS atas Dana Pihak Ketiga di BPR. Dan yang ketiga konsultadi terkait Perppu No.1 tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, bagaimanakah mekanisme pemberian fasilitas pinjaman likuiditas kepada BPR.

Menanggapi hal tersebut, Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Elyanus Pongsoda, didampingi Direktur Pengawasan LJK Rochman Pamungkas serta Deputi Direktur Pengawasan LJK Armen dan Yan Jimmy Hendrik Simarmata menyampaikan, terkait POJK No.11/POJK.03/2020 tersebut relaksasi hanya diberikan kepada debitur yang terdampak covid-19.

“Pemberian keringanan dan atau penundaan pembayaran angsuran kredit, dilakukan sesuai permohonan debitur kepada bank dan berdasarkan hasil evaluasi bank sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19),” papar Elyanus.

Adapun jenis relaksasi yang diberikan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan dan/atau konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Untuk jangka waktu pemberian keringanan dan atau penundaan pembayaran angsuran kredit maksimal 1 tahun tergantung seberapa besar (berat/ringannya) dampak Covid-19 kepada debitur.

Kemudian Nasabah penyimpan tabungan dan deposito tidak perlu khawatir terhadap dananya di BPR karena dana tersebut dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan, antara lain “3 T” yaitu tercatat pada pembukuan bank, tingkat bunga simpanan tidak melebihi bunga penjaminan LPS, tidak menyebabkan bank menjadi bank gagal (misalnya memiliki kredit macet).

Lebih lanjut Elyanus menjelaskan terkait pasal 16 Perppu No.1 tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, bahwa pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek merupakan kewenangan Bank Indonesia.

“Harapannya situasi ini segera berlalu sehingga industri jasa keuangan dan perekonomian dapat berjalan normal kembali,” tutupnya. (*/Cr01)

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.