DENPASAR | patrolipost.com – Pemerintah Provinsi Bali mendorong penggunaan kendaraan listrik dalam mendukung komitmen penurunan emisi karbon melalui penggunaan energi bersih. Salah satunya adalah dengan bantuan pemerintah pusat dan lembaga donor dari sejumlah negara sahabat.
Bantuan itu antara lain dari Millenium Challenge Corporation (MCC) yang telah memberikan pendanaan hibah Compact II untuk dua rencana proyek di Bali, yaitu Proyek Electric Vehicle Bus Rapid Transit (EV BRT) dan Electric Vehicle (EV) Infrastructure.
Serta dukungan pendanaan dalam pelaksanaan studi kelayakan melalui Millenium Change Account Indonesia II (MCAI-II) dan Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT).
Hal tersebut disampaikan Pj Gubernur Bali SM Mahendra Jaya saat membuka Joint Kick-Off Meeting Sarbagita Electric Bus Rapid Transit (eBRT) dan Electric Vehicle Charging Point (EVCP) di Ruang Rapat Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Rabu (18/10/2023).
Ia menyampaikan, banyaknya jumlah wisatawan yang datang ke Bali menyumbang angka kemacetan yang signifikan, khususnya pada akses dari dan menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
Jumlah kendaraan bermotor juga menimbulkan kemacetan di Bali. Menurutnya pertumbuhan kendaraan pribadi khususnya sepeda motor di Bali sangat tinggi.
“Kepala Bappeda lapor kepada saya yaitu jumlahnya sudah lebih dari 4,4 juta, jumlahnya sudah lebih banyak dari penduduk Bali,” kata Pj Gubernur Mahendra Jaya.
Mahendra Jaya berharap output dari kajian eBRT & EVCP dapat dilanjutkan dengan pilot project berupa hibah fisik armada bus listrik pada koridor rute terpilih, yang didukung pembangunan fasilitas pendukung.
Antara lain halte, pedestrian, park and ride, fasilitas feeder, layanan first miles and last miles dan fasilitas lainnya serta pembangunan sebaran EV Charging Station di sejumlah lokasi di Bali.
“Pengembangan pilot project EV Bus dan EV Charging ini juga diharapkan menjadi contoh pelayanan angkutan publik (EV Bus) yang ramah lingkungan dan dapat memicu peralihan dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan publik,” jelasnya.
Sementara Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Evan Maksum menyampaikan, Menko Marves Luhut Pandjaitan telah memberikan arahan masalah kemacetan di Bali agar dapat segera diselesaikan khususnya di daerah sekitar Bandara I Gusti Ngurah Rai.
“Kalau Bali tidak ada penyelesaian di Ngurah Rai maka tahun 2026 ini sudah stuck karena sudah 26 juta yang masuk,” jelas Evan.
Ia menambahkan, selain tetap mempertahankan adat, tradisi, budaya dan lokal wisdom-nya, hal penting yang fundamental yang harus diselesaikan di Bali adalah peralihan menuju transportasi publik.
Hadir pula dalam kesempatan tersebut Direktur Eksekutif MCA Indonesia Maurin Sitorus dan Minister Counsellor Australian Embassy Jakarta, Tim Stappleton. (pp03)
