Kerap Dijadikan Momok Timbulan Sampah Plastik Industri Anggap Pemerintah Panik

BADUNG|patrolipost.com – Dalam WPO Board Meeting ke-2 Tahun 2019  di Hotel Innaya Putri Bali, Nusa Dua, Badung, 4-8 November 2019 salah satu yang menarik diperbincangkan yaitu isu sampah plastik yang dianggap mencemari lingkungan, dan ini merupakan tantangan bagi industri dimana persoalan ini semakin komplek tentunya. Namun demikian pihak industri tidak tinggal diam dalam menyikapi persoalan ini dan tidak ingin dijadikan momok penyebab terjadinya timbulan sampah plastik yang mencemari lingkungan, tentu ini menjadi tantangan industri kedepannya. Bahkan pihak industri menganggap pelarangan itu bentuk kepanikan pemerintah.


Teknologi industri kemasan terus tumbuh dan melalui kegiatan ini kalangan industri mencari teknologi yang terbaik dan belajar bagaimana produk kemasan harus bisa terlindungi disamping juga ramah lingkungan, ungkap Direktur Eksekutif Federasi Pengemasan Indonesia, Henki Wibawa.


“Di era digital orang tidak punya banyak waktu, kita harus cari formula untuk melindungi keberlanjutan produk kemasan,” sebutnya disela kegiatan konperensi.


Sadar akan kesehatan, pihak industri dituntut untuk melakukan inovasi mencari bahan yang ramah lingkungan juga aman bagi kesehatan. 


“Mulai berlakunya Ecommerce tak bisa dipungkiri, industri harus bisa menjadi rantai pasok yang memiliki informasi dengan menggunakan QR code dan sebagainya,” tukasnya. 


Kedepan, ia meminta kepada kalangan industri packaging ini harus murah, jangan sampai membebani industri makanan dalam kemasan. Artinya, packagingnya murah, baik dan ramah lingkungan. 


“Inikan tuntutan jaman sekarang, inovasi harus dilakukan demi keberlangsungan industri packaging itu sendiri,” tandasnya. 


Yang terpenting dari semua itu ialah bagaimana packaging itu ramah lingkungan, pasalnya ramah lingkungan kerap dijadikan isu keberlangsungan industri packaging, dimanapun juga. Diakui isu ini kadang-kadang salah kaprah. Contoh, sekarang perlu pakai kemasan yang mudah terurai, ramah lingkungan tapi nyatanya tidak demikian. Lantas dicontohkan, jika memiliki tempat pembuangan sampah yang tercampur semua atau yang dikenal sebagai Tempat Penampungan Akhir (TPA) yang tercampur semua, bagaimana mungkin sampah akan terurai, sampah hanya akan mengendap menjadi timbulan sampah. 


“Yang terbaik hari ini menurut saya adalah yang bisa di daur ulang, recycleable,” ucapnya. 


Indonesia sebenarnya telah memiliki teknologi daur ulang tapi bukan yang terbaik. Industri daur ulang juga ada yang dikelola secara berkelompok, tapi namanya waste management atau pengolahan sampah tidak demikian mudahnya, bahkan cenderung kompleks. 


“Kalau di negara maju sampah sudah dipilah-pilah dan edukasi soal itu jauh sebelum mereka memilah sampah seperti sekarang. Bukannya tiba-tiba mengeluarkan peraturan pembatasan penggunaan kemasan dengan alasan untuk mengurangi timbulan sampah, tapi proses dari hulu tidak dilakukan,” imbuhnya. 


Menurutnya, inilah yang dinamakan kepanikan, pemerintah mesti berperan bukan hanya membatasi tapi bagaimana memberikan subsidi bukan kepada industrinya tapi subsidi proses daur ulangnya. 


“Kalau di negara maju, hal itu sudah dilakukan, pemilahan dan proses daur ulang yang disubsidi pemerintah,” kata Henki yang pernah sekolah dan lama tinggal di Jerman ini. 


Disebutkan pula kata kunci untuk mengatasi persoalan ini yaitu sinergitas pihak terkait, dari mulai kebijakan, edukasi hingga teknologi. Semua mesti dilakukan secara simultan, jangan hanya menyalahkan apalagi tinggal diam. 


UU No 18/2008 tentang penanganan sampah, sebelas tahun yang lalu berbunyi, lima tahun setelah tahun 2008 yang namanya TPA mestinya sudah ditutup semua, digantikan dengan 500 kabupaten untuk Tempat Penampungan Sementara Terpilah (TPST). 


“Ingat, ini yang mestinya dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan amanat UU. Dan akhirnya menjadi panik dimana semua pencemaran terjadi, pihak industri yang dijadikan momok,” katanya menyesalkan. 


Menurutnya, pelarangan single use bag bukan solusi, sifatnya hanya sementara. Kalaupun dikatakan untuk pengendalian, itupun karena kepanikan saja. 


“Solusi yang tepat untuk semua itu dengan dibangunnya TPST. Pemilahan mulai dilakukan dari rumah, industri dan yang terpenting bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui edukasi, sosialisasi dan ini tidak serta merta nampak hasilnya, butuh waktu lama. Kalau peraturan sifatnya hanya bersifat punisment dan pembenaran saja, dimana proses edukasinya,” sentilnya sembari berujar, yang terjadi saat ini sampah dipilah dari rumah tangga atau industri, begitu naik ke mobil dicampur lagi, lantas apa gunanya pemilahan tersebut. (473)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.