DENPASAR | patrolipost.com – Dari hasil evaluasi sementara, penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dinilai belum membawa perubahan signifikan walaupun sudah dilakukan penyekatan di jalan raya. Oleh sebab itu Pemprov Bali memutuskan menutup seluruh sektor non esensial seperti toko mainan, toko pakaian, gadget, dealer motor dll.
Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali di Jayasaba, Sabtu (10/7/2021). Sebagai tindak lanjut, Minggu (11/7/2021) besok Tim Gabungan terdiri TNI, Polri dan Satpol PP melaksanakan patroli ke sektor-sektor usaha tersebut dan memastikan sektor usaha non esensial tutup seluruhnya.
Gubernur Bali I Wayan Koster akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait kebijakan tersebut hari ini dan mulai berlaku besok. Sektor usaha yang boleh buka sampai batas waktu tertentu hanyalah toko kebutuhan pokok sehari-hari seperti toko wakanan, warung makan dll.
Selain kebijakan baru ini, Dinas Perhubungan Bersama Tim Gabungan juga melakukan pengawasan ketat di pintu-pintu masuk Bali, khususnya Pelabuhan Gilimanuk. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Corona dari pelaku perjalanan yang datang dari Pulau Jawa.
Dalam rakor itu Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra juga melakukan klarifikasi terkait pemadaman lampu. Menurut Dewa Indra yang dimatikan adalah lampu-lampu yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Contohnya lampu taman kota, dengan pertimbangan untuk menghindari gangguan Kamtibmas.
Sementara itu Pangdam IX/Udayana Brigjen TNI Maruli Simanjuntak MSi dalam arahannya meminta agar masing-masing desa, kecamatan, dinas-dinas, baik kabupaten maupun provinsi menyiapkan tempat karantina untuk meminimalisir isolasi mandiri. (hms/807)
Masyarakat jangan hanya dikasih SE saja pak ato himbauan…sudah kenyang dengan himbauan himbauan….batuan utuk bertahan hidup saja susah …..mohon bisa dipikirkan nasib masyarakatnya.
Mohon maaf hanya saran tiang orang bodoh,alangkah baiknya kita khusus dibali mengadakan nangluk merana serempak,serta melakukan brata penyepian serentak,mohon di pertimbangkan
Bapak gubernur yang terhormat..
Apapun kebijakan bapak ambil, sah sah saja. Tapi apa bapak pernah berpikir..?
Dengan penutupan warung atau toko non esensial seperti toko mainan. Pakaian. Dan sejenisnya.. terus keluarga kami makan apa pak..
Pekerja hotel.. hotel nya tutup. Kerja sopir pariwisata.. pariwisata tutup
Sekarang kami jualan juga harus tutup..
Kalo perut kami bisa libur makannggak masalah pak..
Kami Hanya minta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Di mana keadilan itu pak.. lihat lah rakyatmu…
Dulu kami memilih bapak agar ekonomi Bali bisa sejahtera.. mana buktinya pak…? Mohon pandang kami sebagai manusia yang butuh makan untuk perut kami da. Keluarga kami.
Bapak jangan semena2 mengeluarkan kebijakan yang ujung ujungnya menyengsarakan rakyatmu…
Kami cari makan sendiri.. berjuang dan mencari nafkah yang halal untuk keluarga.
Kami bukan perampok atau pencuri.. dan sekali lagi lihat rakyat mu.. Kami bukan mati kerena Corona tapi kami mati karena kelaparan…
Terakasih
Menurut saya pribadi kalau memang mau menekan kasus covid 19 mungkin jalan terbaik adalah lock down dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat sepenuhnya ditanggung pemerintah daerah,,karena kalau hanya dengan surat edaran mungkin masih bnayak yg akan membandel ,karena disatu sisi usaha yg mereka lakoni untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka,,dan dengan SE untuk menutup usaha mereka tanpa memberi jaminan pemberian kebutuhan pangan /sembako bagaimana bisa mereka menghidupi keluarga mereka.mohon dipertimbangkan kembali
Takut mati karena corona dan mati karena sebab menghindari corona apa bedanya?
Kebijakan tdk bermutu.. tutup semua toko non esensial
Klo tukang ojek hrs WFH coba berikan contoh praktek nya d kehidupan !!!!
Jangan asal mangap bikin aturan
Anda digaji negara.. digaji dr uang rakyat
Tp rakyat kecil di tekan habis
Payah…. Negeri antah berantah