JAKARTA | patrolipost.com – Beberapa kepala daerah mengeluh karena ada Kapolres bahkan Kapolda yang meminta jatah anggaran atau proyek. Hal itu diungkapkan anggota komisi III Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan dalam raker bersama Kapolri Jenderal Idham Azis di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).
Trimed meminta Kapolri agar mengecek apakah sudah dilaksanakan perintah Kabid Propam Polri serta apa yang disampaikan Presiden Jokowi Kapolda Kapolres agar jangan menyusahkan Bupati. Di lapangan faktanya tak terbantahkan. Sehingga bagi gubernur dan kepala daerah yang lain bupati/walikota ada anggaran APH (aparat penegak hokum).
“Bahkan ada alokasi proyek sekian untuk Kapolda sekian, Kapolres sekian, dari total ini. Nah, itu bagaimana?” sambung dia.
Trimedya mengatakan keluhan itu datang dari kepala daerah yang merupakan kader PDIP. Dia meminta Kapolri menertibkan hal tersebut.
Pernyataan Trimedya tersebut untuk menanggapi surat edaran larangan gaya hidup mewah yang dikeluarkan Kadiv Propam Polri Irjen Listyo Sigit. Trimed merasa surat itu tidak memiliki efek bila di lapangan masih ada penyimpangan.
“Kebetulan PDIP ada 187 kepala daerah gubernur, bupati, walikota, dan wakil-wakilnya, itu rata-rata mengeluh seperti itu,” ujarnya.
Politikus PDIP itu pun mengusulkan agar Sumatera Utara (Sumut) dijadikan provinsi percontohan bebas suap. Jadi, ke depannya dapat diketahui apakah surat edaran itu efektif di kepolisian atau tidak.
“Saya usulkan jadikan Sumut pilot project apalagi Wali Kota Medan baru kena sama KPK ya Pak Mulfachri ya. NTT setelah ini Pak Herman Herry. Saran kami supaya jelas ininya sehingga dalam rapat 2 bulan 3 bulan akan dating, Kapolri sudah sampaikan kepada kami apa efektivitas edaran Kabid Propam ini. Apalagi tahun depan mulai anggaran baru, gubernur bupati walikota, masih ada nggak itu,” pungkas Trimedya. (*/807)
