Kasus Covid-19 Bangli Bertambah 11 Pasien, Ada dari Klaster Keluarga

  • Whatsapp
Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Bangli, I Wayan Dirgayusa

BANGLI | patrolipost.com – Kasus Covid-19 di Bangli hampir 1.000 kasus, saat ini 985 kasus dan masih dalam perawatan 42 orang. Dalam sehari ada 11 kasus tambahan, beberapa diantaranya dari klaster keluarga.

Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Bangli, I Wayan Dirgayusa mengatakan, tercatat ada 11 kasus tambahan per Kamis (8/1). Ada 6 kasus di Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli. Meliputi, pria berusia 60 tahun, 36 tahun, balita usia 1 tahun dan tiga wanita berusia 56 tahun, 45 tahun dan 29 tahun.

Bacaan Lainnya

Selanjutnya, seorang wanita berusia 47 tahun asal Desa Selulung, Kecamatan Kintamani. “Kasus di Selulung dan Cempaga merupakan kalster kelurga,” ungkapnya.

Kasus selanjutnya di Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli sebanyak 2 orang masing-masing pria berusia 25 tahun dan 45 tahun. Berikutnya seorang remaja berusia 12 tahun asal Desa Batur Utara, Kecamatan Kintamani. Seorang remaja berusia 15 tahun asal Desa Penglumbaran, Kecamatan Susut.

Para warga yang terkonfirmasi terpapar virus Corona ini seluruhnya menjalani isolasi di hotel yang sudah disiapkan pemerintah. “Isolasi bertempat di Sens Hotel,” ujar mantan Camat Kintamani ini.

Wayan Dirgayusa mengatakan, di awal tahun 2021 sudah mencapai 41 kasus pertanggal 8 Desember. Atas kondisi tersebut, kepada seluruh satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) untuk melakukan evaluasi kegiatan dimaksud. Apalagi, kabupaten lain belum melakukan PTM.

Selain itu, pihaknya meminta agar semua kantor layanan publik memantau dan mengawasi semua fasilitas Prokes. Sebab, saat ini dinilai sudah banyak yang tidak maksimal, di bank bank yang menyalurkan dana BLT jaga jarak sudah tidak sesuai, cendrung menumpuk dan berjejal.

Kemudian pasar juga agar lebih disiplin menerapkan Prokes, maksimal cek suhu tubuh masker tetap dilaksanakan, air dan sabun di kantor-kantor layanan pemerintah juga mulai tidak tersedia.

“Agar dilakukan evaluasi penerapan Prokes,” sebutnya. (750)

Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *