Webinar Partai Golkar: Jangan Pertentangkan Pertanian dengan Pariwisata

  • Whatsapp

Suasana Webinar yang diselenggarakan oleh DPD Partai Golkar Provinsi Bali.

 

Bacaan Lainnya

 

DENPASAR | patrolipost.com – Bali banyak belajar dari pandemi Covid-19 terkait kondisi ekonomi yang terpuruk. Begitu pula dengan sektor lainnya. Karena itu, belajar dari pandemi global ini, tidak boleh mempertentangkan sektor pertanian dan sektor pariwisata untuk membangun struktur ekonomi yang seimbang.

“Dalam rangka membangun struktur ekonomi yang seimbang, dengan pengalaman wabah virus corona, kita tidak perlu mempertentangkan pertanian dan pariwisata. Keduanya harus bersinergi,” kata Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Dr I Nyoman Sugawa Korry, saat menutup Webinar DPD Partai Golkar Provinsi Bali sekaligus menyampaikan kesimpulan webinar tersebut, di Denpasar, Selasa (30/6/2020).

Webinar DPD Partai Golkar Provinsi Bali kali ini mengangkat tema “Strategi Operasional Pembangunan Sektor Pertanian dan Pariwisata Bali di Era New Normal”. Adapun narasumber yang dilibatkan, di antaranya Tenaga Ahli Menparekraf Prof I Gede Pitana, Guru Besar Unud Prof I Komang Gde Bendesa, Guru Besar Fakultas Pertanian Unud Prof I Nyoman Rai, Guru Besar Fakultas Peternakan Unud Prof I Gede Mahardika, hingga Ketua Komunitas Petani Muda Keren AA Gede Agung Wedhatama.

Selain sinergi sektor pertanian dan pariwisata, yang perlu dilakukan adalah membangun enterpreneur. Untuk hal ini, Golkar Bali mendorong Perguruan Tinggi di Bali untuk menciptakan lebih banyak enterpreneur dengan biaya dari APBD.

“Harus juga memperkuat sektor pertanian. Salah satunya dengan mengembalikan peran tenaga penyuluh. Di samping itu, kita dorong agar anggaran untuk sektor pertanian dari APBD yang selama ini sekitar 2 persen, dalam tahap selanjutnya minimal 5 persen,” tutur Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali ini.

Selanjutnya, dibutuhkan investasi dalam rangka mendorong pendapatan petani. Investasi tersebut lebih diarahkan ke sektor pengolahan. Untuk hal ini, tentu dibutuhkan dukungan regulasi.

“Kebetulan kita di Bali sudah ada Perda Kemudahan Investasi. Cuma memang belum dilaksanakan maksimal. Kita mendorong eksekutif agar regulasi ini dilaksanakan dengan maksimal ke depan,” ucapnya.

Hal lain yang diperlukan, demikian Sugawa Korry, harus tersedia big data pertanian. Dengan data yang ada, maka harapan urban farming menjadi alternatif ke depan bisa terwujud.

“Hasil webinar kali ini akan kami rumuskan, dan disusun dalam bentuk buku. Kami sangat menyambut gembira karena hampir seluruh perguruan tinggi dan swasta serta sekitar 25 guru besar dan doktor dari bidang keilmuan terkait, birokrasi, praktisi, pengusaha dan pengamat terlibat aktif sebagai narasumber dan lebih dari 12.000 viewer pada setiap webinar yang kami laksanakan,” pungkas Sugawa Korry. (182)

 

Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *