Anggota Komisi IV DPR RI/Anggota Fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali, AA Bagus Adhi Mahendra Putra. (ist)
DENPASAR | patrolipost.com – Anggota Komisi IV DPR RI AA Bagus Adhi Mahendra Putra (Amatra) menegaskan pangan dan sektor pertanian menjadi salah satu pilar utama dalam ketahanan bangsa Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. Ketahanan pangan yang terjaga juga menunjukkan kewibawaan bangsa Indonesia di dunia.
Sektor pertanian menjadi salah satu pilar ketahanan pangan Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Krisis pangan adalah kondisi yang betul-betul harus diantisipasi Kementerian Pertanian (Kementan) dengan baik melalui berbagai skema dan strategi.
“Saya minta kepada Pak Menteri (Pertanian) terkait musim kemarau nanti dan di masa Covid-19 seperti sekarang agar sudah ada peta rawan pangan di tiap daerah dan apa strategi mencegah dan menanganinya,” kata Anggota Komisi IV DPR RI AA Bagus Adhi Mahendra Putra (Amatra), Jumat (15/5/2020).
Anggota Fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali yang akrab disapa Gus Adhi ini mengingatkan kalau kondisi suatu daerah rawan pangan maka akan potensial juga rawan kerusuhan dan kejahatan.
“Ini harus kita polakan dan petakan dengan baik,” pinta Anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan dan kelautan ini.
Ia kembali menegaskan selain aspek kesehatan, ketahanan pangan dinilai menjadi salah satu faktor utama kunci keberhasilan dalam menghadapi dan menangani pandemi virus Corona atau Covid-19.
Karenanya, ketahanan pangan bangsa Indonesia harus dijaga di tengah pandemi Covid-19. Maka saat inilah harus menjadi momentum untuk kembali membangkitkan pertanian dan menjaga ketahanan pangan.
“Dengan musibah Covid-19 ini konsentrasi kita harus ke pangan dengan memaksimalkan pertanian kita. Kita tahu sakit kita dimana, sakit kita bagian pangan, kita suntik pangan itu. Jangan sakit kita di pangan, terus pengobatannya di sandang, tidak akan sembuh,” kata Gus Adhi.
“Pangan merupakan salah satunya pilar yang menjadi kejayaan bangsa, baik di era Covid-19 dan juga di era pasca Covid-19 berakhir. Sehingga nanti kita mempunyai suatu pundi ekonomi yang kuat, pertanian yang kuat,” imbuh politisi Golkar asal Kerobokan, Badung itu.
Pada kesempatan ini, ia juga kembali mendorong agar KPK (Kelompok Petani Kota) harus jadi progam unggulan dalam membangun basis pertanian di daerah perkotaan. Sebab pertanian tidak hanya bisa dilakukan di desa.
“Dengan KPK, di perkotaan yang minim lahan pertanian bahkan kurang tanah, kita bisa bangun pertanian hidroponik misalnya. Ini penting menguatkan ketahanan pangan dengan adanya gerakan bersama menggalakkan pertanian baik di desa maupun kota,” tegas Gus Adhi.
Lantas ia menekankan pentingnya database produksi bahan pangan berbasis desa. “Jadi mari mulai kita perkuat pertanian dan ketahanan pangan kita dengan database di desa,” tegas Gus Adhi.
Dalam setiap rapat dengan Kementerian Pertanian Gus Adhi juga berkali-kali menyampaikan sudah saat melihat dan memperkuat database pertanian dan pangan di setiap desa.
“Cobalah kita minta kepala desa/lurah mendeteksi berapa luas areal yang pertanian kita walaupun di Dinas Pertanian dan instansi terkait datanya ada. Tapi sekarang harus lebih konkret lagi. Berapa yang bertani, beternak, berdagang dan sebagainya,” papar Gus Adhi.
Database pertanian dan pangan berbasis desa ini dianggap sangat penting dan krusial sebab ini akan menjadi dasar kebijakan membangun pertanian. Kalau database berbasis desa sudah baik maka diyakini ke depan pertanian akan terkawal dengan baik.
“Begitu juga sebaliknya. Kalau itu tidak dilaksanakan, data sebatas data yang kemudian akan dipermainkan oleh mafia pangan,” tegas politisi senior Golkar asal Kerobokan, Badung ini.
Di sisi lain Gus Adhi juga memacu Kementerian Pertanian agar memberikan penghargaan kepada kepala desa/lurah yang desanya mampu menyiapkan database yang baik dan mencapai swasembada pangan serta mengatasi persoalan-persoalan pangan di daerahnya.
“Agar ada database setiap desa. Misalnya kebutuhan dan produksi pangan seperti apa. Kalau sudah baik database-nya dan sudah swasembada pangan, berikan penghargaan bagi kepala desa/lurah,” tutupnya. (473)
