BANGLI | patrolipost.com – Penanganan Covid-19 menjadi sorotan kalangan DPRD Bangli. Salah satunya terkait SOP penanganan Covid-19 di Bangli. Milihat kondisi terkini, jajaran anggota DPRD Bangli menggelar rapat koordinasi, Selasa (28/4) pagi. Dalam waktu dekat akan dilakukan pembahasan dengan Satuan Gugus Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bangli.
Ketua DPRD Bangli, I Wayan Diar mengatakan, dalam rapat koordinasi menyikapi beberapa hal salah satu terkait SOP penanganan Covid-19 di Bangli. Ada penanganan kasus yang menjadi sorotan kalangan anggota dewan. “Ada hal-hal yang menjadi cacatan, perlunya perbaikan SOP dalam penanganan kasus Covid-19,” ungkapnya usai memimpin rapat.
Disinggung soal point-point yang perlu diperbaiki, Wayan Diar tidak secara gamblang mengungkapkan. Pihaknya beralasan hal-hal yang menjadi catatan nantinya akan langsung disampaikan dengan satgas untuk bersama ditindaklanjuti. “Rapat hari ini sifatnya terbatas, pembahasan selanjutnya langsung bersama dengan Satgas,” ujarnya.
Disisi lain, politisi PDIP ini menambahkan Dewan memang tidak tergabung dalam Satgas pengananan Covid-19, maka dari itu peran pengawasan yang perlu ditingkatkan. Pihaknya mengaku belum mengetahui secara detail langkah-langkah atau tindakan pencegahan yang sudah dilaksanakan.
“Jika sudah ada data detail tentu kami di kalangan anggota dewan dapat melakukan pengawasan. Semisal pembagian masker apakah sudah tersalurkan dengan baik, begitu pula upaya penanganan lainnya,” jelasnya sembari mengatakan Bangli sudah menganggarkan Rp 33 miliar untuk penanggulangan Covid-19 dan Rp 17 miliar sudah terelisasi.
Sementara itu, untuk refocusing anggaran Wayan Diar mengatakan, untuk di Sekretariat DPRD Bangli penggeseran anggaran sekitar Rp 10 miliar dari pagu anggaran sekitar Rp 20 miliar. Menurutnya, anggaran makan minum sudah digeser, begitu pula perjalanan dinas.
“Kami open soal anggaran, memang ada beberapa kegiatan sudah jalan maka sisa anggaran yang ada langsung digeser. Seperti biaya perjalanan dinas memang sudah sempat dilaksanakan jadi sudah ada anggaran digunakan,” tegasnya.
Disinggung terkait rencana RSU Bangli jadi rumah sakit rujukan pasien Covid-19, Wayan Diar mengungkapkan untuk menjadi rumah sakit rujukan harus berdasarkan keputusan Gubernur. Bila mana memang dibutuhkan untuk menjadi rumah sakit rujukan maka harus betul-betul dipersiapkan.
“Untuk di Bangli ada dua rumah sakit, negeri dan swasta. Sebelum RSU Bangli dijadikan rumah sakit rujukan Covid-19 maka dipersiapkan dulu fasilitas untuk pasien umum. Usul kami rumah sakit swasta bisa difokuskan melayani pasien umum. Ada rencana memanfaatkan SKB, tentu harus siapkan alat kesehatan. Dari pada membuat yang baru, kami rasa lebih memanfaatkan yang sudah ada,” imbuh Wayan Diar. (750)
