DENPASAR | patrolipost.com – Wakil Gubernur Bali Cok Ace siap bergerak untuk mendukung Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Bali dalam melaksanakan percepatan penurunan stunting di Provinsi Bali. Hal ini disampaikan Cok Ace saat menerima audiensi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, dr Ni Luh Gede Sukardiasih beserta jajaran di Kantor Gubernur, Rabu (26/1/2022).
Cok Ace berkomitmen untuk menggerakkan jajarannya bersama-sama bekerja dalam rangka percepatan penurunan stunting di Bali. Dengan terbentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari tingkat Provinsi sampai ke level Desa, diharapkan dapat lebih intens dalam melakukan pembinaan untuk pencegahan stunting. Selain itu Cok Ace juga akan melakukan mapping wilayah mana yang angka stuntingnya tinggi, sehingga lebih dokus dalam penggarapan.
“Buat mapping wilayah-wilayah dengan stunting tinggi dan identifikasi penyebabnya,” ungkapnya.
Cok Ace juga berpesan agar sosialisasi dilakukan melalui pendekatan Yowana (Karang Taruna Banjar) dan beliau siap terjun langsung untuk memberikan sosialisasi pencegahan stunting, baik turun ke Desa atau melalui Webinar.
“Silakan agendakan untuk melakukan kegiatan sosialisasi, saya siap turun langsung,” ujar mantan Bupati Gianyar ini.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali dr Ni Luh Gede Sukardiasih menyampaikan bahwa kondisi angka stunting di Provinsi Bali sudah baik. Hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Bali tahun 2021 adalah paling rendah di Indonesia yaitu sebesar 10,9%. Namun Masih terdapat empat Kabupaten dan Kota dengan prevalensi di atas angka Provinsi, bahkan di atas batas WHO, yaitu 20%.
“Kita berharap prevelensi atunting yang masih tinggi di kabupaten dan kota ini bisa segera turun. Kalau bisa Provinsi Bali mencapai “zero” kasus stunting. Kita masih terus berupaya menurunkan angka stunting dengan strategi dan metode baru yang lebih kolaboratif dan berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir,” terangnya.
Saat ini BKKBN telah melakukan berbagai inovasi dalam penanganan stunting, salah satunya melalui pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di setiap Desa. TPK yang terdiri dari Bidan, Tenaga Kesehatan, Kader PKK dan Kader KB akan mendampingi keluarga-keluarga yang beresiko stunting, diantaranya calon pengantin (Catin), ibu hamil, ibu hamil dan menyusui sampai dengan pasca salin, serta keluarga yang mempunya balita.
“Mereka (TPK) akan mengawal proses percepatan penurunan stunting dari hulu, terutama dalam pencegahan. Mulai dari proses inkubasi hingga melakukan tindakan pencegahan lain dari faktor langsung penyebab stunting,” katanya.
Sukardiasih berharap dengan dukungan komitmen dan peran Pemerintah Daerah, penurunan angka stunting ini dapat dicapai sesuai target menjadi 14% di tahun 2024 secara nasional dan di Bali sendiri menjadi zero stunting. (007)
