Pemprov Bali Sabet Tiga Penghargaan dari Kementerian PANRB saat Acara RBXperience

penghargaan rb1
Pemerintah Provinsi Bali meraih tiga penghargaan dalam acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Zona Integritas Tahun 2023. (Ist)

NUSA DUA | patrolipost.com – Pemprov Bali meraih tiga penghargaan dalam Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi RBXperience di Nusa Dua, Bali, Rabu, 6 Desember 2023. Penghargaan diberikan oleh KemenpanRB sebagai evaluasi reformasi birokrasi.

Penghargaan tersebut antara lain, raihan Pemprov Bali atas prestasinya sebagai Instansi Pemerintah dengan Implementasi RB Terbaik pada Semua Tema Tahun 2023.

Bacaan Lainnya

Pnghargaan lainnya dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, yang meraih predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) .

MenpanRB Abdullah Azwar Anas mengapresiasi pemerintah daerah yang telah berhasil mendapatkan kenaikan predikat AKIP, instansi dengan implementasi RB Tematik terbaik, juga unit kerja yang berhasil meraih WBK/WBBM di tahun 2023.

“Peningkatan kualitas AKIP dan RB serta raihan predikat WBK/WBBM dipertahankan dan ditingkatkan di tahun mendatang,” ucap Azwar Anas, Rabu (6/12/2023).

Evaluasi Zona Integritas tahun 2023, ada 109 unit kerja yang menerima penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dari jumlah tersebut, 85 unit kerja menerima penghargaan WBK dan 24 unit kerja menerima penghargaan WBBM. Instansi yang meraih penghargaan berasal dari 27 Kementerian/Lembaga dan 24 Pemda.

Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah daerah yang meraih penghargaan agar tak cepat berpuas diri. Reformasi birokrasi adalah sebuah proses berkelanjutan.

“Ada tren positif dengan kenaikan nilai rata-rata. Sepanjang dua dekade penyelenggaraan reformasi birokrasi ini sudah banyak perubahan yang berarti,” kata Wapres.

Dari 499 kabupaten/kota yang mengikuti evaluasi diperoleh nilai rata-rata Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 2023 sebesar 63,36. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yakni sebesar 62,34.

Rata-rata AKIP kabupaten/kota mengalami peningkatan sebesar 1,02 poin. Sementara, dari 34 provinsi yang mengikuti evaluasi AKIP 2023, diperoleh nilai rata-rata 72,17. Sedangkan tahun 2022 sebesar 71,70. Rata-rata AKIP provinsi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,47 poin.

Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Zona Integritas Tahun 2023 merupakan pengujung dari rangkaian RBXperience. (pp03)

Pos terkait