BANGLI | patrolipost.com – Dalam pemilihan umum tahun 2024, dari sembilan kabupaten/kota di Bali hanya dua kabupaten yakni Kabupaten Gianyar dan Buleleng jumlah daerah pemilihan (Dapil) bertambah. Dipastikan daerah lain termasuk Bangli jumlah Dapil tetap.
Hal tersebut diungkapkan Ketua KPU Bali Dewa Agung Lidartawan saat sosialisasi yang digelar di ruang pertemuan Museum Gunung Api Batur, Kintamani, Bangli, Rabu (29/3/2023).
Kata Agung Lidartawan setelah sosialisasi terkait dengan daerah pemilihan, akan dilanjutkan dengan sosialisasi tentang pencalonan. Pasalnya, Peraturan KPU tentang pencalonan belum turun.
“PKPU tentang pencalonan akan turun sekitar pertengahan April ini. Kalau sudah turun kita sosialisasi lagi terkait syarat-syarat pencalonan,” ujar mantan Ketua KPU Bangli ini.
Sebut Agung Lidartawan, saat ini telah ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), yakni DPD pun diberlakukan sama. Yang mana, bila ada calon kena kasus yang ancaman maksimal lima tahun, dia harus menunggu lima tahun setelah menjalani pidananya selesai, baru bisa mencalonkan diri.
“Ini sangat penting disosialisasikan, karena keputusannya baru,” tegasnya.
Di sisi lain Agung Lidartawan mendorong Pemerintah Kabupaten Bangli agar segera memekarkan Kecamatan Kintamani. Hal ini didasari karena banyaknya jumlah desa di kecamatan ini, sehingga kinerja penyelenggara lebih berat dibandingkan kecamatan lain di Bangli.
Diketahui, Kabupaten Bangli memiliki 68 desa dan 4 kelurahan. Jumlah desa terbanyak adalah di Kecamatan Kintamani, yakni 48 desa. Sementara Kecamatan Bangli memiliki 4 kelurahan dan 5 desa; Kecamatan Susut 9 desa; dan Kecamatan Tembuku 6 desa.
Melihat jumlah desa di Kintamani tentu menguras tenaga penyelenggara, khususnya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kintamani. Menurutnya apabila pemekaran itu bisa lebih cepat dilakukan, maka Dapil di Bangli bisa diubah berdasarkan kecamatan.
“Sehingga ini memudahkan teman-teman kita dalam rangka proses pemilu ini. Kalau satu kecamatan 48 desa dengan konturnya yakni antar desa jarak berjauhan, selalu paling lambat (proses pemilu) di Kintamani,” kata pria asal Puri Susut ini.
Jika dibandingkan dengan PPK di tiga kecamatan lainnya, menurut Lidartawan beban kerjanya sangat timpang. Sebab Kecamatan lainnya di Bangli paling banyak memiliki sembilan desa.
“Banyak masukan yang kami terima dari masyarakat pada intinya mereka ingin agar segera dimekarkan (Kintamani, red),“ ungkapnya.
Disamping itu, lanjut Lidartawan, pemekaran Kecamatan Kintamani diharapkan bisa mendekatkan pusat kecamatan dengan desa-desa yang ada.
“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Bangli, terutama Bupati Bangli untuk segera memikirkan agar pada pemilu lima tahun ke depan, PPK memiliki beban kerja yang sama antar kecamatan dengan melakukan pemekaran,” ujarnya.
Sementara Ketua KPU Kabupaten Bangli Putu Gede Pertama Pujawan menyebutkan sosialisasi PKPU tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi sangat penting diketahui oleh partai dan masyarakat Bangli. “Meski tidak ada perubahan dengan tahun sebelumnya, akan tetapi untuk sebuah kepastian bagi masyarakat maupun partai politik sebagai peserta pemilu kita wajib berikan edukasi pengetahuan tentang aturan kepemiluan,” sebut pria asal Banjar Tegal, Kelurahan Bebalang, Bangli ini.
Diketahui, di Kabupaten Bangli terdapat lima Dapil. Yakni, Bangli, Tembuku, Susut, Kintamani Barat dan Kintamani Timur. Yang mana, jumlah total kursi yang nantinya diperebutkan di DPRD Kabupaten Bangli sebanyak 30 kursi. Sementara untuk DPRD Provinsi Bali, kuota Bangli hanya tiga kursi.
Disamping itu Pujawan kembali menekankan penting diketahui masyarakat, apakah dirinya sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih. Pasalnya, saat ini pihaknya dalam persiapan penetapan hasil coklit yang dilakukan Pantarlih menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS).
“Parpol juga harus melakukan croscek terhadap data dirinya di Sipol, sebagai salah satu syarat kepesertaan dalam Pemilu 2024 mendatang,” ungkapnya. (750)
