Inspektorat Cek Aset di Gedung Mal Pelayanan Publik, Staf PUPR Sempat Larang Wartawan Masuk

sidak 555555
Situasi di Gedung Mall Pelayanan Publik saat diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Klungkung, Selasa (10/10/2023). (ist)

SEMARAPURA | patrolipost.com – Dengan rampungnya pekerjaan Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Klungkung, dipastikan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan menempati gedung dua lantai tersebut. Instruksikan bersiap-siap pindah juga disampaikan.

Menyukapi kesiapan tersebut, Inspektorat Kabupaten Klungkung langsung turun mengecek kelengkapan aset yang sudah terpasang di Gedung MPP, Selasa (10/10).

Pantau di lapangan, sejumlah pegawai dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPRPKP) Klungkung juga ikut mendampingi mengecek kelengkapan sarana dan prasarana sebelum gedung tersebut dioperasikan pada akhir Oktober nanti.

Sayangnya, sejumlah wartawan yang ingin melihat lebih detail persiapan pengoperasian Gedung MPP yang dibangun dengan anggaran Rp11 miliar lebih tersebut sempat dinodai perilaku oknum dari Dinas PUPR Klungkung yang namanya sudah dikantongi media mengaku bernama Pujas dengan arogan tidak mengizinkan wartawan untuk meliput. Menurut staf bernama Pujas tersebut, setiap tamu yang memasuki gedung yang notabene akan ditujukan untuk pelayanan publik tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada atasannya.

Bahkan pihaknya menyarankan agar awak media meminta izin ke Dinas Perizinan sebelum meliput ke dalam Gedung Mall Pelayanan Publik tersebut.

“Bapak kan saya anggap sebagai tamu. Jadi kalau mau masuk gedung orang harus minta izin dulu. Bapak harus minta izin dulu ke perizinan atau ke Dinas PU,” katanya seraya mengaku memiliki sejumlah kerabat yang bekerja sebagai wartawan dan tahu cara kerja wartawan.

Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta diminta konfirmasinya usai menghadiri Sidang Paripurna DPRD Klungkung terkait wartawan harus izin dulu masuk ke gedung MPP tersebut mengaku sudah mendapatkan laporan hal itu dari wartawan. Dirinya menyayangkan di era keterbukaan saat ini ada staf bicara seperti itu. Ia langsung memastikan tidak ada larangan untuk melihat aktivitas persiapan pengoperasian gedung Mal Pelayanan Publik tersebut. Bahkan, bupati menyarankan agar kegiatan peliputan dilanjutkan.

“Silahkan masuk. Tunjukkan WA tiang,” ujar bupati Suwirta.

Semua ini saya lakukan karena bentuk kecintaan dan rasa memiliki saya terhadap Klungkung, makanya saya kejar terus supaya Gedung MPP bisa secepatnya beroperasi. Saya tidak ingin menjelang berakhirnya masa jabatan, bangunan MPP belum beroperasi. Jika semua sarana dan jaringan sudah terpasang segera akan kita lakukan trial atau uji coba. Seluruh OPD dan Perumda agar segera mempersiapkan meja kerja masing-masing,” tegas Bupati Suwirta.

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Klungkung, I Wayan Parna terlihat di gedung MPP memastikan kelengkapan di ruang yang akan difungsikan sebagai tempat command center. Yang mana di dalam ruangan tersebut saat ini sudah terpasang layar televisi berukuran besar, termasuk juga sebuah ruang khusus yang rencananya akan ditempati oleh 4 orang operator dari Diskominfo.

“Sejauh ini persiapan sudah hampir selesai, tinggal memasang layar televisi tambahan sesuai saran bupati,” ujarnya.

Sementara sehari sebelumnya, Bupati Suwirta sudah menggelar rapat koordinasi terbatas yang dihadiri seluruh OPD yang akan mengisi gedung MPP. Mulai dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Dinas PUPRPKP, Disdukcapil, Diskominfo, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa hingga Perumdam Panca Mahottama.

Dalam rapat tersebut, bupati menugaskan pihak rekanan supaya segera melakukan pembersihan lebih detail dan maksimal di seluruh bagian gedung hingga area taman. Hal ini dikarenakan masih ditemukan kotoran bekas pekerjaan serta debu yang menempel.

Selain itu memastikan kesiapan seluruh alat sarana operasional seperti jaringan internet, komputer, audio pengeras suara, layar televisi dan sebagainya. Hal ini supaya masing-masing OPD sudah mulai bisa memasukkan barang-barang kelengkapan operasionalnya. (855)

 

Pos terkait