BANGLI | patrolipost.com – Hampir dua belas tahun berdiri gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Bangli belum pernah sekalipun tersentuh perawatan. Kini kondisi gedung yang berlokasi di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut ini sangat memprihatinkan.
Kondisi gedung yang digunakan untuk berbagai kegiatan pelatihan mengundang keprihatinan Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta. Sehingga tahun ini diplot anggaran Rp 1,5 miliar di APBD Perubahan untuk perbaikan.
Bupati Sang Nyoman Sedana Arta saat dikonfirmasi mengaku sangat prihatin dengan kondisi gedung tersebut. Beberapa bagian gedung tampak rusak, terutama bagian atap dan tembok. Padahal di salah satu sisi keberadaan gedung memiliki nilai startegis karena sebagai tempat pelatihan keterampilan. Bahkan gedung bisa digunakan untuk tempat bintek bagi pegawai.
“Tahun ini gedung rencana akan direnovasi, sehingga ke depan bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan,” ujarnya, Jumat (3/9/2021).
Di sisi lain Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bangli, Ni Luh Ketut Wardani mengatakan, gedung BLK sebelumnya masih menjadi aset Kementerian Tenaga Kerja dan baru akhir tahun 2020 dihibahkan ke Pemkab Bangli.
Lanjut mantan Kabag Ekonom Setda Bangli ini sebelum dihibahkan dalam kurun waktu dua belas tahun, gedung tidak pernah mendapat anggaran untuk perawatan.
“Karena statusnya masih di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Kami di daerah tentu tidak boleh mengalokasikan anggaran untuk perawatan,” jelasnya.
Kata Luh Wardani, karena saking lama tidak mendapat perawatan beberapa bagian dari empat bangunan gedung mulai rusak.
”Akibat digoyang gempa Lombok tiga tahun lalu, bagian atap gedung ambrol dan tembok retak-retak,” ujarnya.
Sejatinya rekomendasi dari Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bali, gedung BLK dimanfaatkan untuk pelatihan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Setelah proses hibah kelar Bupati ingin mengotimalkan fungsi gedung BLK, maka pada APBD Perubahan diplot anggran Rp 1,5 milair untuk renovasi.
”Kami masih menunggu turunnya dokumen pelaksanaan anggaran, (DPA), begitu turun kami langsung merancang DED dan selanjutnya dibawa ke Pokja. Setelah digodok baru kegiatan masuk ULP untuk ditenderkan,” jelasnya. (750)
