BANGLI | patrolipost.com – Penyaluran bantuan dari pemerintah pusat, baik itu dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Keluarga Harapan (PKH) dan lainnya di Bangli justu mengundang polemik. Pasalnya, banyak masyarakat yang sejatinya layak mendapat bantuan justru tercecer. Realita yang terjadi mengundang keprihatinan anggota DPRD Bangli, Satria Yuda.
Menurut Satria Yudha, bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah bertujuan baik, namun sayang penterjemahannya di bawah tidak berjalan sesuai harapan.
”Tujuan pemerintah pusat memberikan bantuan sosial kepada masyarakat salah satunya untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemik Covid-19, namun nyatanya pengimplementasian penyaluran bantuan terkesan acak-acakan atau kurang selektif,” ujar politisi PDIP ini, Senin (25/5/2020).
Kata Satria Yuda, buktinya ada PNS masuk daftar penerima, satu penerima menerima bantuan double hingga penyaluran bantuan kurang merata.”
Ada satu tempat, jumlah warganya lebih sedikit justru penerimanya menumpuk, sementara di tempat lain jumlah warganya lebih banyak justru penerimanya sangat sedikit,” jelas anggota dewan dua kali periode ini.
Satria Yuda justru mempertanyakan statemen Dinas Sosial yang mengatakan bahwa penyaluran bantuan pemerintah pusat ini menggunakan data lama. Buktinya banyak nama baru yang muncul sebagai penerima.
“Seharusnya dengan melihat kondisi yang terjadi di lapangan, Dinsos turun melakukan cros cek dan bukannya hanya duduk manis di kantor sambil menunggu laporan,” sebut politisi asal Banjar Tanggahan Peken Desa Sulahan, Kecamatan Susut ini.
Satria Yuda juga secara tegas mengatakan penyaluran bantuan harus selektif atau memenuhi kriteria dan bebas dari kepentingan politik.
”Kalau penyaluran sampai terkontaminasi kepentingan politik, maka akan terjadi tumpang tindih dalam penyaluran,” tegasnya.
Menunut Satria Yudha, justru dalam kondisi seperti ini yang menjadi sasaran tembak adalah para kepala lingkungan atau kepala dusun.
“Kami merasa kasihan dengan para kadus atau kapling, mereka menanggung beban moral, karena menjadi tempat pelampiasan kemarahan dan umpatan dari warganya yang tidak terakomodir,” tegasnya.
Disamping itu Satria Yudha juga menyinggung lemahnya sosialiasai dari instansi terkait, membuat masyarakat tidak tahu akan adanya program bantuan dari pemerintah pusat.
“Pemerintah pusat lewat beberapa Kementerian saat ini sedang intens menurunkan bantuan kepada masyarakat. Namun lemahnya sosialiasai membuat masyarakat tidak tahu adanya program tersebut. Seperti Kementerian Koperasi menurunkan bantuan stimulus usaha (PBSU) akibat dampak Covid-19,” ungkap Satria Yudha. (750)
