Bali Raih Penghargaan Pemerintah Provinsi Terbaik Zona Jawa Bali pada Paritrana Award 2023

penghargaan bali
Pemprov Bali mendapatkan penghargaan kategori Pemerintah Provinsi Terbaik Zona Jawa Bali Paritrana Award 2023. (ist)

JAKARTA | patrolipost.com – Berinovasi memberikan perlindungan kepada 50 ribu pekerja rentan, pemerintah Provinsi Bali mendapatkan penghargaan kategori Pemerintah Provinsi Terbaik Zona Jawa Bali Paritrana Award 2023.

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendy, diterima oleh Pj Gubernur Bali SM Mahendra Jaya di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta, Jumat (20/10/2023).

Bacaan Lainnya

Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan amanat tersebut adalah melalui penyelenggaraan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Kehadiran program ini sangat fundamental untuk mencegah dan mengatasi risiko sosial ekonomi yang dihadapi oleh pekerja. Utamanya pekerja rentan dan keluarganya yang merupakan pekerja di sektor informal dan berisiko tinggi, berpenghasilan rendah serta berpotensi terhadap guncangan ekonomi,” kata Ma’ruf Amin.

Bahkan kata Wapres, keluarga rentan juga menghadapi risiko lebih besar untuk menjadi miskin ketika pencari nafkah terutama ketika mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia.

“Disinilah jaminan sosial ketenagakerjaan memegang peranan signifikan melalui program ini. Keluarga pekerja dapat mengakses manfaat dan menggunakan program untuk mempertahankan derajat kehidupan keluarga dan pendidikan anaknya,” jelasnya.

Penganugerahan penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Award merupakan penghargaan yang diberikan oleh Presiden dan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota dan pelaku usaha berskala besar, menengah, usaha sektor layanan publik dan usaha mikro yang mendukung penuh pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sementara itu, Menko PMK RI Muhadjir Effendy menyampaikan, transformasi ekonomi perlu terus dilanjutkan untuk meningkatkan daya tarik investasi dan mendorong penyediaan lapangan kerja yang layak.

Partisipasi sektor teknologi dan ramah lingkungan juga harus terus ditingkatkan sehingga memiliki peran penting dan bermakna bagi kehidupan setiap insan.

Perbaikan faktor sumber daya manusia juga menjadi perhatian untuk mewujudkan manusia yang berkualitas dan berkebudayaan sehingga membentuk kapitalisasi dan investasi dalam sebuah negara.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo menyatakan bahwa saat ini sebanyak 40,2 juta pekerja aktif sudah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, dimana 7,1 juta diantaranya adalah pekerja informal.

“Kami berkomitmen untuk selalu memberikan kualitas layanan yang baik kepada para peserta, yang diberikan bukan hanya pada saat mendaftar, saat aktif sebagai peserta bahkan sampai pada saat klaim dan membayarnya untuk anak-anak hingga perguruan tinggi,” jelas   Eko Cahyo

“Dan pada tahun 2026 ditargetkan sebanyak 70 juta peserta dapat merasakan manfaat dari program jaminan sosial ketenagakerjaan ini,” imbuhnya. (pp03)

Pos terkait