BI: 370 UMKM Bali Mampu Adaptif di Tengah Pandemi Covid-19

Gambar Gravatar
  • Whatsapp
2021 10 23 08 38 522021 10 23 08 38 52 843
2021 10 23 08 38 522021 10 23 08 38 52 843

Salah satu UMKM binaan Bank Indonesia.

 

Bacaan Lainnya

 

DENPASAR | patrolipost.com – Tantangan terbesar UMKM di tengah pandemi saat ini adalah penjualan menurun (68% dari pengaduan UMKM), diikuti masalah permodalan dan distribusi. Jenis usaha yang terdampak bervariasi antara lain jasa, kreatif seperti kuliner dan fashion, pariwisata serta otomotif. Wilayah UMKM terdampak terutama di Pulau Jawa. Selain pada kesehatan manusia, pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik.

Bila dihitung jumlahnya maka ada sekitar 370 UMKM Bali yang mampu adaptif dengan pandemi Covid-19. Sementara data BI Bali menunjukkan, sebanyak 2.600 UMKM atau 87,5% terdampak negatif pandemi. Sedangkan hanya 370 UMKM atau sekitar 12,5% mampu adaptif (tidak terdampak negatif). Walau banyak UMKM Bali yang berdampak, namun masih ada yang bertahan. Begitu disampaikan Deputi Direktur Bank Indonesia Perwakilan Bali S. Donny H. Heatubun, Jumat (22/10/2021) di Denpasar.

Menurutnya, sekalipun dunia saat ini dilanda pandemi Covid-19 selama kurang lebih hampir dua tahun, namun ada 12,5% UMKM Bali yang tangguh atau tidak berdampak dengan pandemi Covid19.

“Angka 12,5% ini adalah jumlah yang besar. Artinya, saat dimana sektor pariwisata Bali semuanya berdampak pandemi Covid-19, namun masih ada 12,5% UMKM yang bertahan atau tidak berdampak,” imbuhnya.

Jumlah UMKM yang berdampak memang lebih banyak dibanding dengan yang tidak berdampak. Sebab pandemi Covid-19 berpengaruh pada pembatasan mobilitas masyarakat dan berdampak signifikan pada penurunan kinerja PDB dan perdagangan ritel yang mayoritas pelakunya adalah UMKM. Namun di sisi lain, digitalisasi membantu memperkuat resilience (ketangguhan) UMKM di tengah pandemi Covid19. Secara nasional sebelum pandemi, UMKM di Indonesia yang berjumlah hampir 64,2 juta dan memiliki peran strategis atau kontribusi terhadap PDB mencapai 57,24% (sekitar Rp5.721,14 Triliun).

Berangkat dari situlah lantas BI melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. BI juga berupaya memperkuat strategi operasi moneter guna meningkatkan transmisi stance kebijakan moneter yang ditempuh, mendorong pengembangan instrumen pasar uang untuk mendukung pembiayaan UMKM sejalan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), hingga perluasan akses Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi dan pengembangan UMKM.

QRIS sebagai kanal pembayaran non-tunai berbasis digital telah menjadi suatu solusi dalam melakukan transaksi pembayaran nirsentuh yang cepat, mudah, murah, aman dan andal dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan karena tidak memerlukan kontak fisik baik secara langsung maupun tidak langsung antarpengguna.

Sejalan dengan pergeseran pola perilaku preferensi masyarakat di masa pandemi Covid-19 yang mengedepankan faktor keamanan dan kesehatan, kini masyarakat di Bali, dari sisi merchant pada khususnya, telah beradaptasi dengan penggunaan metode pembayaran digital berbasis QRIS ini. Hal tersebut ditunjukkan dengan berkembang pesatnya jumlah merchant di Bali yang yang sudah menerapkan digitalisasi pembayaran berbasis QRIS.

Per 24 September 2021, ungkap Donny, jumlah merchant QRIS di Provinsi Bali tercatat 322.834 merchant, yang mayoritasnya merupakan merchant kategori usaha mikro dengan pangsa 52,1%, dan umumnya berada di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Jumlah merchant tersebut tumbuh sebesar 85% dibandingkan dengan awal tahun 2021 (ytd), yang menjadikan Provinsi Bali masuk ke dalam daftar 10 provinsi dengan jumlah QRIS terbanyak secara nasional dengan persentase pencapaian sebesar 89% dari target 363.100 pada tahun 2021.

Sementara, program PEN ditujukan untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat serta memulihkan perekonomian secara keseluruhan, dimulai dari rumah tangga masyarakat yang paling rentan, lalu ke sektor usaha (UMKM). Pelan-pelan roda perekonomian mulai berputar.

“Dengan adanya program PEN diharapkan adanya pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya. (wie)

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *