Pembahasan RAPBD Induk Bangli 2022 Ditunda

Gambar Gravatar
  • Whatsapp
rapat dprd bangli
Suasana rapat pembahasan RAPBD Induk bertempat di ruang rapat Krisna Kantor Bupati Bangli, Senin (4/1/2021).

BANGLI | patrolipost.com – DPRD Bangli menggelar rapat paripurna membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2022 berlangsung di ruang rapat Krisna kantor Bupati Bangli, Senin (4/10). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Bangli, I Nyoman Budiada tersebut justru berlangsung singkat, bahkan rapat pembahasan berujung penundaan.

Wakil Ketua DPRD  Bangli I Nyoman Budiada mengatakan untuk Rapat Paripurna ke 2 mengundang beberapa OPD seperti Dinas PUPR, Disbudpar, BKPAD, dan  Rumah Sakit. OPD yang hadir mengaku belum siap dengan pemaparan terkait program yang akan didanai tahun 2022.

Bacaan Lainnya

“Dalam rapat tadi OPD yang kita undang menyatakan belum siap pemaparan, maka rapat diminta ditunda,” jelasnya.

Menurut politisi Golkar ini, sebelumnya pihak Dewan telah bersurat ke Bupati Bangli agar menugaskan pimpinan OPD  untuk mengikuti rapat. Namun, dalam rapat OPD yang diundang belum siap.

“Belum siapnya pimpinan OPD untuk melakukan pemaparan lantaran adanya perubahan terhadap dana transfer pusat ke daerah,” ujarnya, sembari memberikan permakluman.

Lebih lanjut disampaikan anggota DPRD Bangli dalam rapat meminta pimpinan OPD yang diundang rapat agar menyampaikan apa yang akan dipaparkan tersebut satu atau dua hari sebelum dilaksanakannya pembahasan. Dengan demikian, pihaknya bersama anggota DPRD Bangli bisa mempelajari dan membaca angka-angka yang akan dituangkan dalam program pembangunan di APBD tahun 2022.

Di sisi lain, Kepala Bappeda Litbang Bangli, I Putu Ganda Wijaya yang mewakili dari Eksekutif mengatakan terkait penundaan pembahasan karena adanya perubahan dana transfer dari pusat. Pihaknya harus memastikan berapa alokasi anggaran untuk Bangli. Baik itu dana alokasi khusus (DAK) fisik dan non fisik serta dana insentif daerah (DID).

“Karena perubahan tersebut kami menyesuaikan rancangan kegiatan. Kegiatan mana yang bisa didanai. Perubahan khususnya DID dialami semua daerah,” jelasnya singkat. (750)

Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *