BKSAP DPR RI Kunjungi Gianyar, Mahayastra Minta Pariwisata Dibuka

Gambar Gravatar
  • Whatsapp
gianyar 11111
Bupati Gianyar I Made Mahayastra di hadapan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat (BKSAP DPR) Putu Supadma Rudana bersama lima anggota BKSAP DPR RI meminta agar pariwisata Bali kembali dibuka. (kominfo/lns)

GIANYAR | patrolipost.com – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat (BKSAP DPR) Putu Supadma Rudana bersama 5 anggota BKSAP DPR RI mengunjungi Kabupaten Gianyar untuk menyerap berbagai aspirasi yang ada di daerah. Bupati Gianyar I Made Mahayastra yang langsung menyambut rombongan BKSAP meminta agar pariwisata Bali kembali dibuka.

“Orang sakit bisa disembuhkan, tapi kalau orang lapar sangat mengerikan. Mereka bisa melakukan apa saja. Untuk itu, saya harap pariwisata bisa dibuka, restoran, hotel dan objek wisata bisa dibuka kembali,” paparnya, Senin (27/9) di Ruang Sidang Kantor Bupati.

Menopang dibukanya pariwisata, Mahayastra memaparkan bahwa 87 persen masyarakat Gianyar telah mendapatkan vaksin pertama dan sekitar 80 persen telah melakukan vaksin kedua. “Setelah saya telusuri 87 persen masyarakat telah mendapatkan vaksin. Dan sisanya, ada masyarakat Gianyar yang melakukan vaksin di luar daerah, ada juga yang terkendala kesehatan dan ODGJ sehingga sangat sedikit masyarakat yang belum mendapatkan vaksin,” paparnya.

Lebih lanjut disampaikan, dengan turunnya PPKM ke level 3, Mahayastra juga telah membuka pembelajaran tatap muka. “Seminggu setelah diumumkan PPKM Level 3 untuk Bali saya langsung buka pembelajaran tatap muka, daerah pariwisata kita buka. Karena saya takut kehilangan masa depan anak karena tidak bisa bersekolah. Bersyukur dengan penerapan prokes tidak ada klaster baru yang muncul,” lanjutnya.

Mahayastra juga memaparkan berbagai terobosan yang telah dilakukannya untuk membangun Gianyar. Disamping membangun SDM, pelayanan birokrasi yang cepat dan transparan juga pembangunan infrastruktur di tengah pandemi dengan program padat karya.

Sementara itu, maestro seni Prof I Wayan Dibia kebanggaan masyarakat Gianyar yang turut hadir dalam kesempatan tersebut memaparkan bahwa Gianyar telah mendeklarasikan dirinya sebagai Bumi Seni. Tentu sematan Bumi Seni tersebut ditopang oleh berbagai seniman dan kantung-kantung kesenian yang ada di setiap kecamatan.

Ia juga menyampaikan bahwa banyak seniman yang tidak mendapatkan perlindungan hukum. “Banyak seniman kita yang belum mendapatkan perlindungan hukum, seperti hak kekayaan intelektual. Sehingga seniman kita hanya mendapatkan proses berkaryanya namun hasilnya banyak dinikmati orang lain yang melakukan plagiat,” paparnya.

Terlebih lagi di tengah pandemi, seniman pertunjukan, seni rupa dan seni krya kehilangan panggungnya akibat ditutupnya pariwisata. Untuk itu Prof Dibia juga meminta BKSAP untuk menyerap aspirasi yang ada di daerah serta menggemakan pariwisata budaya yang dimiliki Gianyar.

Jauh sebelum Kuta dan Nusa Dua menjadi daerah tujuan wisata, tahun 1930 Ubud yang berada di Gianyar sudah dikunjungi presiden Amerika. Terlebih lagi dengan penerapan Tri Hita Karana yang masih kental dilakukan hingga saat ini, Prof Dibia meyakini keharmonisan alam, manusia dan Tuhan akan tetap terjaga. Disamping itu, keberadan subak sebagai warisan budaya yang diakui dunia telah menjadi pilar kebudayaan Bali.

“Subak lebih dari sekedar irigasi, tapi pilar kebudayaan Bali. Subak filosofi dasarnya adalah Gotong Royong yang merupakan pilar kebudayaan,” tuturnya.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana menyampaikan bahwa BKSAP DPR RI berperan penting terhadap implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) dalam hal menjadi juru diplomasi dan komunikasi penggaungan segala potensi daerah maupun segala potensi nasional Indonesia. Menurutnya esensi utama BKSAP datang ke daerah untuk menggali potensi yang perlu dikembangkan ke depannya. Pasalnya setiap daerah memiliki potensi yang unik dan budaya yang berbeda-beda.

Legislator dapil Bali itu menambahkan, bahwa diperlukan dukungan dan peranan penting dari DPR RI dan juga pemerintah untuk terus meningkatkan penerapan SDGs hingga tahun 2030 nanti. Ia berharap dalam setiap kebijakan daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi, terus sejalan dengan target SDGs.

Dipaparkan pula bahwa fungsi diplomasi parlemen yang dijalankan BKSAP DPR RI sebagai salah datu badan di DPR RI tersebut untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan politik luar negeri. Peran diplomasi DPR RI dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbagai pujian dan aplaus juga diberikan kepada Bupati Gianyar karena telah membawa Gianyar kearah yang jauh lebih baik. Bahkan anggota BKSAP DPR RI, Muslim SHI MM dari Komisi IV mengatakan bahwa Gianyar merupakan Kabupaten terbaik se Indonesia. Ia berjanji bahwa akan terus menggemakan Gianyar sebagai Kabupaten Terbaik dan wajib dikunjungi serta berjanji akan melaksanakan berbagai event internasional di Bali. (kominfo/abg)

 

Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *