Sekda Matim Buka Bimtek SOP Administrasi Pemerintahan dan IKM

Gambar Gravatar
  • Whatsapp
bimtek1
Acara Bimtek SOP dan IKM di Lehong. (ist)

BORONG | patrolipost.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Matim) Ir Boni Hasudungan membuka Bimtek Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) dan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tingkat Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021 di Ruang Rapat Bupati di Lehong, Borong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT, Selasa (21/09/21).

Acara pembukaan Bimtek dihadiri oleh Pimpinan Perangkat Daerah, peserta bimtek sejumlah 50 orang terdiri dari para Kasubbag Kepegawaian dan Umum serta para pejabat yang menangani pelayanan publik lingkup Pemkab Matim. Hadir sebagai nara sumber dari Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Djose SM Naibuti SPT MSi dan Benyamin IA Balukh SKom.

Bacaan Lainnya

Bimtek ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu perangkat daerah dalam penyusunan SOP AP, menyempurnakan proses penyelenggaraan pemerintahan, tertib administrasi, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah di Daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sambutannya Sekretaris Daerah Manggarai Timur menyampaikan reformasi birokrasi menuntut pemerintah daerah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Ada 8 area perubahan utama dalam reformasi birokrasi yaitu: organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, mind set dan culture  set aparatur. Penyusunan SOP merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Birokrat yang memperoleh amanah dan tugas sebagai pejabat publik harus paham dan menjalankan SOP dalam pelaksanaan tugasnya,” ungkap Boni.

Sekda Boni juga menyampaikan bahwa SOP  merupakan sebuah isu yang strategis yang harus diperhatikan  oleh pimpinan instansi untuk mengarahkan instansinya ke arah perubahan yang lebih baik dan mencapai tujuan.

“Perencanaan SOP yang baik haruslah selaras dan terintegrasi dengan penataan program  organisasi dan perencanaan kegiatan-kegiatan di tingkat unit pelaksanaan. Sedangkan perencanaan tahunan haruslah selalu terintegrasi dengan action plan maupun pelaksanaan rencana strategis yang akan menuntun manajemen dan aparatur pemerintah pada pencapaian  tugas yang ingin  dicapai,” jelasnya.

Kegiatan ini menjadi selaras dengan Bimtek penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam rangka penyelengaraan pelayanan publik dan untuk menjamin penyediaan pelayanan publik yang berkualitas. (pp04)

Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *