Imbas PPKM, Kegiatan Pelatihan Pariwisata Bangli Tidak Jalan

Kasi SDM Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bangli, AA Adhi Budiawan. (ist)

BANGLI | patrolipost.com – Imbas dari penerapan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli tidak bisa menjalankan beberapa kegiatan pelatihan. Anggaran pelatihan yang digelotorkan pusat lewat anggaran DAK non fisik sebesar Rp 800 juta lebih.

 

Bacaan Lainnya

Kasi SDM Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bangli, AA Adhi Budiawan mengatakan, tahun ini ada 7 agenda pelatihan. Adapun kegiatan pelatihan meliputi Pelatihan Digitalisasi, pelatihan Kebersihan Lingkungan, Sanitasi dan Pengelolaan Sampah di Destinasi Pariwisata, pelatihan Mitigasi Bencana, pelatihan Pengelolaan Desa Wisata, pelatihan Pengelolaan Pondok Wisata.

Ada pula pelatihan Pengelolaan Toilet di Destinasi Pariwisata serta pelatihan Tata Kelola Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata.

“Kegiatan pelatihan ini untuk peningkatan SDM dalam pengelolaan pariwisata Bangli. Jika sesuai agenda pelaksanaan sudah mulai bulan Juni-Juli lalu,” ujarnya, Kamis (26/8/2021). 

Dikarenakan masih diberlakukan PPKM Level 4, agenda pelatihan tertunda. Satu kegiatan pelatihan bisa diikuti 40 orang peserta. “Yang terlibat cukup banyak, sementara diberlakukan pembatasan. Untuk sementara kegiatan pelatihan satu pun belum bisa terlaksana,” ungkapnya.

Sementara itu yang menjadi peserta pelatihan yakni pengelola desa wisata, ada pula kelompok sadar wisata. Sedangkan nara sumber dari praktisi, akademisi, serta dinas terkait dan sesuai dengan materi yang diberikan.

Kata Kasi asal Puri Susut ini pelaksanaan kegiatan pelatihan ini memanfaatkan anggaran DAK non fisik sebesar Rp 862.578.000. 

Menurut Agung Adhi Budiawan, dari pusat mengarahkan untuk pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Kemudian jika, kondisi sudah memungkinkan, tentu kegiatan pelatihan akan langsung digelar.

“Kami sudah koordinasikan, memang dari pusat mengisyaratkan untuk pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi di daerah,” tegasnya.

Disinggung jka sampai kegiatan pelatihan tidak berjalan, kata Agung Adhi, anggaran tentu aan dikembalikan lagi ke pusat. (750)

Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.