Nonaktifan 75 Pegawai KPK, Komisi III Bakal Cecar Firli Cs

  • Whatsapp
Anggota Komisi III DPR, Johan Budi Sapto Pribowo menegaskan saat rapat dengan lembaga antirasuh nanti, dirinya bakal mencecar para pimpinan KPK apa maksud dari keluarnya surat penonaktifan 75 pegawai tersebut. (ist)

JAKARTA | patrolipost.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menonaktifkan penyidik senior Novel Baswedan dan 74 pegawai lainnya lantaran tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Anggota Komisi III DPR Johan Budi Sapto Pribowo menegaskan saat rapat dengan lembaga antirasuh nanti, dirinya bakal mencecar para pimpinan KPK apa maksud dari keluarnya surat penonaktifan 75 pegawai itu.

“Nanti di dalam rapat dengar pendapat itu nanti kita akan tanyakan soal beredar di media itu (penonaktifkan 75 pegawai KPK, Red). Nah, ini maksudnya apa, kita kan belum tahu,” ujar Johan Budi, Rabu (12/5).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga meminta dengan tidak lolosnya 75 pegawai KPK dalam TWK tersebut jangan sampai adanya pemberhentian. “Sejak awal sudah saya sampaikan bahwa alih status ini jangan sampai ada dampak pemberhentian,” katanya.

Johan mengaku dirinya masih memegang janji dari Firli Bahuri yang mengatakan tidak akan memberhentikan 75 pegawai KPK tersebut. Sehingga hal itu semestinya bisa dilaksanakan.

“Saya yakin yang disampaikan pimpinan KPK sebelumnya tidak ada pemberhentian terhadap 75 pegawai KPK itu yang kita pegang,” ungkapnya.

Sebanyak 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) telah dinonaktifkan lewat surat keputusan (SK) yang ditandatangani Plh Kepala Biro SDM KPK Yonathan Demme Tangdilintin. Penyidik senior KPK Novel Baswedan, masuk dalam daftar 75 pegawai yang dinonaktifkan tersebut. Surat itu ditandatangani pada 7 Mei 2021.

Para pegawai KPK yang tidak lolos TWK tersebut mengaku sudah menerima surat tersebut pada Selasa (11/5) sore. SK tersebut berisi penetapan keputusan pimpinan KPK tentang hasil tes wawasan kebangsaan yang tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. (305/jpc)

Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *