Pasca Pandemi Covid-19, Mukernas PKB dan Munas Alim Ulama Hasilkan 3 Prioritas

Ketua DPW PKB Prov Bali, H. Bambang Sutiyono SE bersama Ketua Dewan Syuro, Kyai HM Hassan Ishaq, SH di Denpasar.

 

Bacaan Lainnya

 

DENPASAR | patrolipost.com – Dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama yang diselenggarakan Kamis, 8 April 2021 lalu telah menghasilkan 3 prioritas pasca pandemi Covid-19. Hal terpenting yang diprioritaskan tersebut salah satunya yakni pendidikan. Hal ini disampaikan Ketua DPW PKB Prov Bali, H. Bambang Sutiyono, SE didampingi Ketua Dewan Syuro, Kyai HM Hassan Ishaq, SH di Denpasar, Senin (12/4/2021).

“Kita menyadari pemulihan pendidikan pasca pandemi ini bukan hal yang mudah.  Berbagai upaya harus terus dilaksanakan secara mandiri atau bersama-sama pemerintah,” ujar Bambang Sutiyono yang menuturkan kembali pembicaraan  Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Ami dalam Mukernas dan Munas Alim Ulama beberapa hari lalu.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa Ketua Umum DPP PKB sangat khawatir karena selama berlangsungnya pendidikan online banyak plus minus yang ditemui, sehingga banyak plus yang bergeser ke minus dengan berbagai kendala.

“Mukernas juga membahas titik berat kita di pendidikan selama satu tahun ini sudah hilang atau lost. Bagaimana mengembalikan pola pikir anak-anak yang sudah lepas dan terbiasa dengan kenyamanannya belajar daring selama 1 tahun ini,” terangnya.

Menurutnya, pendidikan menjadi hal yang penting dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Terutama UU Pesantren telah  diberlakukan dan Presiden Jokowi segera menindaklanjutinya dengan Peraturan Presiden (Perpres) terkait peran pesantren.

“PKB berterima kasih kepada pemerintah karena telah mengeluarkan UU pesantren dan telah ditindaklanjuti peraturan agama nomor 30 Tahun 2020 dan nomor 31 Tahun 2020. Kami berharap agar tindaklanjut dari UU Pesantren  ini dapat diteruskan melalui Perpres yang membina pelaksanaan. Peran pesantren bukan saja dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi peran pesantren dalam membantu kualitas hidup dan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Tidak hanya itu, pihaknya menyampaikan bahwa pertanian juga menjadi solusi ditengah pandemi dan menjadi kekuatan arus pembangunan bangsa.

“Prioritas ke  dua adalah bidang pertanian.  Dengan harapan pertanian sebagai solusi masa pandemi ini terus menjadi kekuatan utama pembangunan nasional kita,” sebutnya.

Selanjutnya dalam prioritas ketiga, pihaknya berharap pemerintah harus terus memperhatikan dan benar-benar menguatkan bidang pertanian terutama Usaha kecil atau micro dan UMKM. Kedepannya pesantren digadangkan dapat menjadi salah satu sumber kemajuan UMKM.

“Karena ini sangat-sangat terbukti yang ada hubungannya dengan UMKM dan produk-produk mikro yang ternyata sangat kuat bisa menyerap ekonomi masyarakat kita saat ini. Kemajuan UMKM menjadi harapan dan perhatian  titik pijak, insyaallah kita berharap pesantren menjadi salah satu sumber kemajuan usaha kecil dan mikro,” paparnya.

Bambang Sutiyono memaparkan bahwa pihaknya bersyukur saat Mukenas PKB tersebut, juga dapat melaksanakan AKPOLBANG yang berdampak  sangat baik bagi DPP, Ketua DPW serta semua Ketua Banom DPP PKB untuk menyosong Pileg Pilpres 2024.  Pihaknya juga mengungkapkan bahwa PKB Bali terus berbenah, salah satunya adalah dengna mendekati pemilih anak anak muda milenial yang mana di tahun 2024 nanti ada 52 persen.

Terpenting bagi DPW PKB Bali yakni digelarnya Muswil yang dibuka secara serentak se-Indonesia di Sanur Bali pada 16 Januari 2021 lalu, dihadiri langsung Gubenur Bali, Wayan Koster. Serta dilanjutkan dengan mendapatkannya SK kepengurusan DPW PRB Bali masa Bakti 2021-2026 pada 4 Februari 2021.

“Maka kami sudah audensi, sudah safari politik dan akan terus membuka sekaligus pencalegan secara dini untuk menjadi caleg PKB disemua tingkatan,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya menyebutkan targetnya PKB dapat semaksimal mungkin mendapatkan kursi di pemerintahan terdiri dari 1 di DPR RI dan 3 DPRD tingkat provinsi.

“Sebanyak 11 atau paling rendah itu 9 di kabupaten/kota itu yang maksimal. Sedangkan bagaimana nanti kita lihat lagi kedepannya. Saya berharap itu bisa kami capai,” imbuhnya.

Pihaknya juga berharap di Provinsi Bali, kabupaten Jembrana, kabupaten Buleleng dapat bertambah.

“Di kota Denpasar juga harus dapat lagi, di Kabupaten Badung berharap kita dapat dan di Karangasem juga,” pungkasnya. (cr02)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.