BANGLI | patrolipost.com – Sejumlah warga Banjar Apuan Kelod, Desa Apuan, Kecamatan Susut, Bangli mendatangi kantor Dinas Sosial Bangli, Selasa (2/3/2021). Tujuan warga datang ke kantor Dinas Sosial yakni meminta kejelasan terkait pendistribusian kartu keluarga sejahtera (KKS). Begitu pula soal tidak bisa dilakukan pencarian atas batuan melalui KKS.
Salah seorang warga, Wayan Subagia mengatakan, kehadirannya ke kantor Dinas Sosial untuk meminta kejelasan terkait bantuan melalui KKS. Menurutnya, selama ini minim informasi terkait KKS. Sejumlah warga yang menjadi calon penerima KKS justru tidak tahu menahu.
“Warga tidak tahu mendapat bantuan. Jika bantuan tidak diambil warga dianggap mampu sementara di salah satu sisi warga sangat membutuhkan bantuan tersebut,” tegasnya.
Wayan Subagia mengaku, dirinya sudah sempat menanyakan hal tersebut ke desa. Dari pihak desa mengklaim sudah menginformasikan melalui kepala Dusun masing-masing. “Katanya sudah diteruskan, namun kami tidak mendapat informasi secuil pun terkait bantuan tersebut,” jelasnya.
Pihaknya pun berharap instansi terkait bisa membantu warga. Sehingga bantuan bisa turun dan dinikmati oleh warga.
Kasi Pendataan Kelembaan dan Kemitraan Dinas Sosial Bangli, Neneng Setiawati saat dikonfirmasi tidak menampik adanya warga yang mempertanyakan perihal KKS. Neneng Setiawati mengatakan, dalam program ini Dinas Sosial sebatas pendamping sekaligus menjembatani pelaksanaannya. Bantuan dari pemerintah pusat ini disalurkan melalui bank yang telah ditunjuk.
Terkait penerima bantuan, datanya telah disampaikan kepada desa-desa. “Kami telah bersurat ke desa agar diteruskan kepada warganya. Dalam surat tersebut telah terlampir calon penerima manfaat,” ungkapnya.
Terkait kasus di Desa Apuan, memang saat melakukan pendistribusian KKS tidak ada warga yang hadir. “Khusus di Banjar Apuan Kelod tidak ada warga yang hadir. Ketika kami croschek banyak yang tidak mendapat informasi, ada pula yang sudah meninggal maupun ada yang sudah mampu,” terangnya.
Lanjut Neneng, karena tidak diambil sesuai waktu yang ditentukan maka kartu dibawa kembali oleh pihak bank. Disinggung terkait upaya Dinas Sosial, Neneng Setiawati mengatakan jika pihaknya akan kembali mengajukan permohonan ke pemerintah pusat. Sehingga diberikan kesempatan perpanjangan layanan. Pasalnya, banyak KKS yang belum tersalurkan.
“Untuk Bangli sekitar 1.000 KKS belum tersalurkan,” ujarnya.
Sementara untuk kartu yang belum bisa dicairkan, kata Neneng Setiawati, ada beberapa faktor penyebabnya, seperti NIK yang tidak diaktifasi, double penerima dalam satu KK, tidak adanya transaksi tahun sebelumnya.
“Penerima manfaat tidak melakukan transaksi secara berturut-turut, sehingga dianggap tidak membutuhkan bantuan atau orang sudah dianggap meninggal dunia,” jelasnya.
Di sisi lain anggota DPRD Bangli Satria Yuda berharap instansi terkait bisa memfasiltasi warga yang belum menerima batuan. Menurutnya, dalam kondisi pandemi Covid-19 masyarakat terutama yang kurang mampu sangat berharap mendapat bantuan.
”Kami tidak ingin program pusat justru tidak jalan di bawah karena ketidaksigapan aparatur di bawah,” tegas politisi dari PDI-P ini. (750)
