(Ki-ka) Ketut Sudiarsa bersama Eddy Sunyoto.
DENPASAR | patrolipost.com – Melalui surat per tanggal 30 Juli 2020, Nomor 013/DPP-ASITA/K/VII/2020, DPP ASITA telah menetapkan dan menugaskan Pelaksana Tugas (Plt), Eddy Sunyoto sebagai Ketua dan Ketut Sudiarsa, SE sebagai Sekretaris. Keduanya merupakan Pelaksana Tugas (Plt) Dewan Pengurus Daerah ASITA Bali pasca dibekukannya pengurus DPD ASITA Bali versi Ketut Ardana.
Sunyoto yang ditemui di Warung Kubu Kopi, Denpasar (3/8/2020) sore, menyatakan dirinya enggan berpolemik terkait dibekukannya kepengurusan DPD ASITA versi Ketut Ardana, tapi ia menyampaikan jika dirinya mempunyai tugas khusus antara lain, melanjutkan roda organisasi dan kesekretariatan DPD ASITA Bali, mempersiapkan pelaksanaan MUSDALUB (Musyawarah Daerah Luar Biasa), melakukan koordinasi dan konsolidasi organisasi, melakukan pembinaan organisasi dan anggota di lingkungan DPD ASITA Bali.
“Jadi tugas kami dalam enam bulan masa bakti, diwajibkan untuk membentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana MUSDALUB (Musyawarah Daerah Luar Biasa) ASITA Bali,” ucap Sunyoto didampingi Ketut Sudiarsa, sembari menyatakan keprihatinannya atas apa yang terjadi.
Ia menganggap ketidaksikronan antara Bali dengan pusat berakibat dibekukannya kepengurusan DPD Bali. Di awali dengan adanya surat dari Bali yang mendukung suatu kelompok di luar organisasi yang selalu berseberangan dengan DPP ASITA yang mendesak diadakannya Munaslub.
“Kalau dari sisi AD/ART yang bisa menyelenggarakan Munaslub yaitu 2/3 dari DPD yang ada, itu jelas disebutkan, tapi yang paling fatal dukungan terhadap kelompok tersebut, padahal mereka juga mantan ASITA,” jelas Sunyoto.
Dikatakan Sunyoto, terakhir justru kelompok ini melaporkan DPP ke Kepolisian. Padahal kalau mereka tidak puas bisa saja mereka menyampaikannya melalui rakernas ataupun munas.
“Jangan sampai anggota dilibatkan dalam persoalan ini, karena anggota tidak bermasalah,” katanya mewanti-wanti.
Sunyoto menyayangkan manuver-manuver yang dilakukan segelintir oknum yang justru merugikan anggota ASITA, apalagi ditengah situasi pandemi Covid-19 dan disaat pemerintah tengah mendorong dibukanya pariwisata Bali.
“Kejadian ini preseden buruk bagi organisasi. Pasti birokrat berpikir juga ada apa ini,” kata pemilik Terima Kasih Indonesia Tour & Travel ini, seraya berujar dirinya tak akan frontal tapi justru akan mereka yang sudah kadung salah jalan.
Dari tempat terpisah Ketua DPD ASITA Bali, Ketut Ardana yang kepengurusannya dibekukan DPP lantaran dituding mendukung salah satu kelompok diluar organisasi melalui selulernya, Selasa (4/8/2020) menyesalkan tindakan DPP yang diketuai N. Rusmiati, dengan membekukan kepengurusan DPD Bali, bahkan akibat dari gesekan ini, keanggotaan travel yang dimiliki Ardana dicabut.
“Miris aja jadinya,” ucapnya.
Ardana mengungkapkan DPD yang dibekukan Bali dan DKI Jakarta sebetulnya meminta pertanggung jawaban keuangan dari pengurus lama yang notabene Rusmiati selaku Sekjen di kepengurusan lama, awalnya berjanji akan memberikan laporan pertanggung jawaban pengurus lama.
“Janji itu yang kami gugat sekarang,” tukas Ardana. Disamping juga menggugat perubahan akta pendirian ASITA yang telah menghapus nama- nama-nama lama yang tercantum dalam akta pendirian tersebut dengan menggantinya dengan nama-nama baru.
“Perubahan akta itu tidak pernah disampaikan sama sekali kepada anggota,” ungkapnya.
Menurutnya yang berani berbicara untuk memgungkap hal ini hanya Bali dan DKI Jakarata, makanya jangan heran kalau kepengurusan keduanya dibekukan.
“Kita sudah melakukan pleno. Artinya kita di Bali sepakat menolak dibekukan dan siap berpisah dari ASITA,” kata Ardana menutup. (Red)
