Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali I Gusti Putu Budiarta saat menerima aspirasi para orangtua siswa.
DENPASAR | patrolipost.com – Jalur zonasi kembali membuat gaduh penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini. Padahal, jalur ini sudah dikurangi jatahnya dari 90 persen tahun lalu menjadi hanya 50 persen saat ini.
Namun kuota 50 persen ini, ternyata masih menuai protes. Buktinya, para orangtua siswa di Bali ramai-ramai mendatangi Kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Jumat (3/7/2020). Sayangnya, tak ada pejabat di dinas tersebut yang menerima kehadiran mereka.
Para orangtua siswa ini pun langsung menuju Gedung DPRD Provinsi Bali. Di gedung dewan, para orangtua siswa yang didampingi anggota DPR RI I Nyoman Parta, diterima oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali I Gusti Putu Budiarta dan anggota Putu Mangku Mertayasa.
Dalam dialog tersebut, para orangtua siswa meminta agar kuota kelas ditambah. Ini untuk menampung anak-anak mereka, yang diharapkan bisa masuk SMA Negeri, karena secara akademis nilainya bagus.
“Kita minta kuota untuk kelas ditambah. Jalur zonasi kan 50 persen. Kasihan anak-anak yang akademisnya mereka besar, jadi kalah karena zonasi,” kata Ely Setyawati, salah satu orangtua siswa, sembari mempersoalkan kuota jalur nilai raport yang hanya 10 persen.
Terkait zonasi, ia mencontohkan di Peguyangan Kangin di mana jarak paling jauh yang diterima sekolah negeri terdekat adalah 1,3 km. Sementara rumahnya berada pada jarak 3 km. Anaknya pun tidak diterima karena jarak ini. “Kecurigaan kita, ada mungkin permainan untuk menarik koordinat,” tuding Ely.
Ia juga sudah mencoba melalui jalur ranking nilai raport, namun anaknya tetap tidak diterima. Sebab nilai tertinggi yang diterima adalah 37. Adapun anaknya hanya memiliki nilai 33.
Sejumlah orangtua siswa lainnya menyampaikan hal tak jauh berbeda. Mereka berharap agar anak mereka bisa masuk sekolah negeri. Sebab jika terpaksa masuk sekolah swasta, mereka akan kesulitan membiayai di tengah pandemi Covid-19.
Aspirasi para orangtua siswa ini diterima oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali I Gusti Putu Budiarta. Politisi PDIP asal Kota Denpasar ini berjanji akan berkoordinasi dengan Kadisdikpora Provinsi Bali, khususnya mengenai daya tampung sekolah negeri.
“Apakah ada daya tampung lebih? Kalau ada, kita akan ajak untuk membuat kesepakatan agar bisa menampung anak-anak yang belum mendapat sekolah negeri ini,” ucapnya.
Budiarta belum bisa memastikan apakah DPRD Provinsi Bali akan mengeluarkan rekomendasi bagi eksekutif untuk menggelar PPDB SMA/SMK Negeri gelombang kedua. Sebab, pihaknya masih akan menunggu kebijakan Gubernur Bali. Berkaca tahun sebelumnya, PPDB gelombang kedua justru banyak membuat sekolah swasta kehilangan siswa baru.
“Biar kita juga tidak meninggalkan swasta, nanti jangan sampai ada itu (kehilangan siswa, red). Lihat saja kebijakan nanti. Mudah-mudahan gubernur nanti ada kebijakan khusus untuk ini,” kata Budiarta. (182)
