Pemerintah Siapkan Skema Libur Mudik di Luar Idul Fitri

  • Whatsapp
Kemacetan parah seperti ini tidak akan terlihat lagi saat mudik Lebaran 2020. (ist)

JAKARTA | patrolipost.com – Pandemi virus Covid-19 yang sudah mewabah ke seantero negeri berpotensi meniadakan tradisi mudik Idul Fitri di Indonesia. Menyikapi hal itu pemerintah sedang membahas skema mengganti jadwal mudik di hari libur nasional setelah Hari Raya Idul Fitri.

“Saya melihat untuk mudik ini dalam rangka menenangkan masyarakat. Mungkin alternatif mengganti hari libur nasional di lain hari untuk hari raya (Idul Fitri). Ini mungkin bisa dibicarakan,” ujar Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas soal mudik melalui sambungan konferensi video, Kamis (2/4/2020).

Bacaan Lainnya

Ia juga mengusulkan nantinya pada hari libur pengganti mudik itu, pemerintah akan menyediakan fasilitas dan infrastruktur khusus mudik sebagaimana dilaksanakan di kala mudik Lebaran. Nantinya, pemerintah daerah bisa menggratiskan tempat-tempat wisata milik mereka agar ramai dikunjungi masyarakat.

“Saya kira kalau skenario-skenario tersebut dilakukan kita bisa memberikan sedikit ketenangan pada masyarakat,” lanjut Jokowi.

Sebelumnya Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebutkan, pemerintah tengah merampungkan peraturan pemerintah (PP) terkait mudik. PP itu akan mengatur pergerakan orang saat pulang kampung untuk mencegah penyebaran Covid-19.

PP tersebut, kata Wapres, akan memperkuat imbauan pemerintah melarang masyarakat untuk mudik ke kampung halaman di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

“PP-nya sedang dirumuskan mungkin dua hari lagi tentang masalah mudik itu,” ujar Ma’ruf dalam konferensi pers melalui video conference, Selasa (31/3/2020).

“Tapi yang jelas, kami meminta masyarakat untuk tidak mudik sebab risikonya besar sekali,” lanjut dia.

Ia mengatakan, sebagaimana anjuran agama Islam bahwa saat melakukan sesuatu yang diyakini dapat menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain adalah dilarang bahkan cenderung diharamkan. Apalagi, saat ini pemerintah juga sudah meminta masyarakat untuk tidak mudik ke kampung halaman sehingga warga negara wajib tidak melakukannya.

“Sesuatu yang wajib menurut agama dan diwajibkan oleh pemerintah itu menjadi kuat,” kata dia. (807)

Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *