Anggota Komisi XI DPR RI, I Gusti Agung Rai Wirajaya.
BADUNG | patrolipost.com – Terdapat tiga isu utama yang saat ini masih menjadi sorotan Komisi XI DPR RI terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mulai dari gagal bayar PT Jiwasraya (Persero), kesulitan likuiditas PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Hingga akhir tahun 2019 ada indikasi penatalaksanaan investasi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), hal itu diungkapkan I Gusti Agung Rai Wirajaya yang tidak lain Anggota Komisi XI DPR RI, saat menghadiri “Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Bali-Nusra” di Nusa Dua, Badung, Jumat (7/2/2020). Ia kembali mengingatkan OJK untuk memperketat pengawasan bukan hanya kepada perbankan namun juga lembaga non bank, seperti perusahaan asuransi dan lainnya.
“Semua kan tergantung pengawasan, apalagi OJK sebagai lembaga otorita yang memiliki wewenang tentang itu, mestinya diperketat pengawasannya,” tegasnya.
Persoalan Jiwasraya dan ASABRI menurutnya bukan terjadi begitu saja, ibaratnya seperti bola salju yang terus bergulir menjadi besar, puncaknya ketika diketahui dana asuransi masyarakat digunakan oleh pengelola untuk bermain investasi di sektor lain yang berakibat gagal kelola.
“Dengan adanya sistem dan pengawasan yang ketat, mereka yang nakal-nakal akan kelihatan,” imbuhnya.
Pada kesempatan ini Rai Wirajaya juga mengingatkan lembaga non bank lainnya untuk tidak coba-coba bermain di sektor lain.
“Jangan asal saja main investasi, asal dapat dana murah mau saja nyemplung, akibatnya nanti masyarakat yang dirugikan,” tukasnya, seraya menyampaikan bentuk-bentuk investasi ini perlu juga dievaluasi, apakah mereka nantinya mampu meningkatkan usahanya dari dana-dana yang ditempatkan atau tidak.
Meski demikian terkait dengan jebolnya asuransi ini, disebutkan pemerintah lagi berupaya mengembalikan dana masyarakat dan pemerintah lagi mengatur skemanya, jadi bukan hanya dilihat kasus pidananya saja.
Dari sisi lain Rai Wirajaya memandang ekosistem keuangan di Bali-Nusra untuk saat ini masih nampak bagus dibandingkan secara nasional, untuk itu selayaknya ekosistem keuangan Bali-Nusra bisa dijadikan acauna bersama dalam memacu perekonomian di tiga wilayah ini yaitu, Bali, NTB dan NTT.
“Namun demikian ada catatan untuk tetap menjaga Non Performing Loan (NPL), kredit macet agar tidak melewati nasional,” tuturnya.
Lantas ia juga ungkapkan, terpuruknya sektor properti jangan dijadikan momok bahwa perekonomian seolah tidak bisa dibangun, justru mestinya mencari sumber-sumber lain agar perekonomian bisa bangkit.
“Yang perlu dicermati ketika sektor properti terpuruk, NPL jangan sampai bergerak naik,” sebutnya mengingatkan.
Disamping itu Rai Wirajaya menghimbau perbankan, jika memungkinkan menurunkan bunga kredit serta menambah slotnya agar sektor properti bisa kembali bergeliat. (473)
