Mutasi Kapolres Natuna Dikaitkan dengan Demo Tolak WNI dari Wuhan

Warga Natuna demo menolak kampung halaman mereka dijadikan lokasi observasi WNI dari Wuhan yang dikhawatirkan terpapar virus Corona.

JAKARTA | patrolipost.com – Kapolri Jenderal Pol Idham Azis memutasi 483 perwira menengah (pamen) dan perwira tinggi (pati) per 3 Februari 2020. Salah satunya Kapolres Natuna AKBP Nugroho Dwi Karyanto yang dimutasi menjadi Kapolres Asahan.

Berkembang informasi bahwa mutasi itu berkaitan dengan demo warga Natuna yang menolak WNI yang dievakuasi pemerintah dari Wuhan, Provinsi Hubei, RRT diobservasi di Natuna. Betulkah?

Bacaan Lainnya

“Nggak ada (kaitannya dengan demo). Mutasi biasa dalam organisasi,” tegas Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Argo Yuwono di Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Pergantian posisi di Polres Natuna ini tercantum dalam Surat Telegram Nomor ST/387/II/KEP./2020 tertanggal Senin (3/2). Surat tersebut ditandatangani atas nama Kapolri, AS SDM Kapolri, Irjen Eko Indra Heri.

AKBP Nugroho Dwi Karyanto yang saat ini menjabat sebagai Kapolres Natuna diangkat menjadi Kapolres Asahan. Posisinya diganti AKBP Ike Krisnadian yang sebelumnya menjabat sebagai Direskrimum Polda Kepulauan Riau.

Mutasi di lingkungan Polda Kepri juga terjadi di Polres Lingga. AKBP Joko Adi Nugroho yang sebelumnya menjabat Kapolres Lingga diangkat menjadi Kabagwatpers Rosdim Polda Kepri. Posisi Kapolres Lingga kemudian diisi AKBP Boy Herlambang yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Bintan.

Sebelumnya, warga Natuna menggelar demo menolak wilayahnya menjadi tempat observasi 238 WNI yang dievakuasi dari Wuhan karena merebaknya virus Corona. Demo digelar warga di Lanud Raden Sadjad, juga di kantor DPRD Natuna.

Pendemo menegaskan tidak pernah bermaksud menolak WNI dari Wuhan, China, yang dievakuasi karena merebaknya virus Corona. Tapi pedemo meminta agar lokasi observasi benar-benar jauh dari permukiman guna mengantisipasi munculnya dampak kesehatan.

Warga Natuna yang ditemui Bupati Abdul Hamid Rizal meminta Pemkab meneruskan aspirasi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka juga meminta pemerintah daerah dan pusat memberi kompensasi berupa jaminan kesehatan, seperti layanan kesehatan darurat, kemudian mendatangkan psikiater untuk masyarakat Natuna. (807)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.