Dewan Suarakan Pembangunan Gedung Baru

DENPASAR | patrolipost.com – Genap seminggu bertugas, anggota DPRD Provinsi Bali periode 2019-2024 mulai melakukan pembahasan awal Tata Tertib (Tatib) dan Kode Etik Dewan, Selasa (10/09/2019). Pembahasan yang berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Lantai II Gedung Dewan itu dipimpin oleh Wakil Ketua Sementara DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Sugawa Korry.
Menariknya, dalam rapat yang hanya dihadiri separuh lebih anggota dewan itu, muncul wacana terkait pembangunan gedung baru untuk Kantor DPRD Provinsi Bali. Selain itu, ada juga usulan agar kursi dan meja yang ada di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali itu segera diganti karena kondisinya yang sudah tidak laik. Namun, itu semua baru bersifat usulan awal.
Apabila jadi kesepakatan bersama anggota dewan, maka akan dituangkan dalam keputusan. Beberapa anggota dewan yang dikonfirmasi soal usulan tersebut menolak untuk berkomentar. Mereka beralasan, usulan masih sangat mentah, perlu pembahasan lebih lanjut. Sementara, Sugawa Korry mengatakan, usulan pembangunan gedung baru pernah muncul tiga tahun lalu.
Bahkan, ketika itu, usulan justru datang dari eksekutif. “Sekitar tiga tahun lalu sudah ada usulan dari eksekutif, supaya dibangun gedung baru. Anggarannya disiapkan bahkan desain juga sudah ada waktu itu itu. Tetapi beberapa anggota dewan menolak gedung baru itu,” jelasnya. Kalau sekarang ada aspirasi ini, Sugawa Korry mempersilakan anggota dewan untuk membahasnya.
“Anggaplah kalau anggarannya Rp 25 miliar, tentu jumlahnya tidak terlampau mahal untuk sebuah gedung yang representatif. Tetapi sekali lagi, ini masih perlu dibahas bersama,” imbuh politikus asal Buleleng yang juga Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Bali itu.Usulan lain yang muncul pada kesempatan tersebut adalah terkait penambahan jumlah reses anggota dewan.
Jika selama ini jumlah reses dewan tiga kali dalam setahun, diusulkan agar tambah satu lagi reses khusus untuk sosialisasi empat pilar kebangsaan. Usulan ini merujuk jadwal reses pada anggota DPR RI. Selain itu, DPRD Provinsi Jawa Barat juga melakukan reses empat kali dalam setahun. Di mana satu di antaranya adalah reses untuk sosialisasi empat pilar kebangsaan. (son)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.