Ajang silahturahmi media bersama Sat Pol PP se-Bali dan evaluasi kinerja.
DENPASAR | patrolipost.com – Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) baik di provinsi ataupun di kabupaten/kota bukan lagi hanya sebagai petugas Penertiban Umum atau dulunya dikenal sebagai Tibum yang tugasnya hanya “mengobrak-abrik” pedagang kaki lima. Namun seiring dengan berjalannya waktu paradigma itu berubah, Sat Pol PP kini memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih luas.
“Selain mengedukasi masyarakat tugas Sat Pol PP yaitu mengamankan kebijakan pemerintah daerah,” ujar Kepala Sat Pol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Darmadi disela pelaksanaan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja se-Bali dan dirangkai dengan Rapat Koordinasi terkait dengan cipta kondisi, menjelang Hari Raya Natal Tahun 2019 dan Tahun Baru 2020 (Nataru) dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban serta pertemuannya dengan awak media di Kantor Sat Pol PP Provinsi Bali, Denpasar, Senin (16/12/2019).
Berjalannya edukasi terhadap masyarakat diharapkan isa turut berkontribusi terhadap pembangunan daerah selaras dengan visi Gubernur Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.
“Kita berharap masyarakat bisa turut andil dalam memajukan daerah dengan berkontribusi langsung ataupun tidak langsung dalam meningkatkan pendapatan daerah,” sebutnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, semua itu bisa tercapai manakala ada kesadaran masyarakat untuk hidup tertib, aman dan nyaman.
“Dalam menjalankan tugasnya saat ini Sat Pol PP diminta untuk lebih humanis dan meninggalkan kesan garang, atau tebang pilih dalam dalam menegakkan aturan,” imbuhnya.
Dewa Darmadi juga mengakui, Provinsi Bali punya karakteristik tersendiri dibandingkan dengan provinsi lain, musababnya, Bali memiliki pondasi yang kuat berbasis adat budaya dan komponen masyarakat terlibat di dalamnya.
“Ini kelebihan Bali,” tukasnya.
Bahkan dalam rangka menjalankan amanat undang-undang Sat Pol PP Provinsi/kabupaten/kota yang ada di Bali menyambut akhir tahun akan melaksanakan sidak di beberapa titik yangbtelah ditentukan.
“Sidak ini semata-mata untuk mengamankan kebijakan pemerintah serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pada umumnya,” jelas Dewa Darmadi.
Namun demikian apa yang dilakukan oleh Sat Pol PP diakui kurang bisa dilihat hasilnya tanpa ada keterlibatan media di dalamnya dalam mempublikasikan kegiatan tersebut.
“Inilah salah satu tujuan kita bersama kumpul disini semata-mata untuk menyamakan persepsi, meskipun kalau dilihat dari sisi anggaran kami tidak memiliki,” ungkapnya.
Ketua PWI Bali IGM Dwikora Putra yang hadir dalam.kesempatan ini menyampaikan, meskipun kegiatan yang dilakukan Sat Pol PP bisa dikatakan nin anggaran tetapi jika memiliki nilai berita, pasti akan diliput.
“Jadi yang namanya pemberitaan itu tidak harus berbayar, selama ada nilai beritanya pastinya akan diberitakan,” tutup Dwikora.
Hadir dalam pertemuan kali ini antara lain seluruh Kepala Sat Pol PP kabupaten/kota di Bali, para awak media serta perwakilan Kominfos Provinsi Bali. (473)
