Kasus Dugaan Mafia Tanah di Labuan Bajo, Fakta Persidangan Memperkuat Kepemilikan Tanah Keuskupan Denpasar

mafia tanah
Salah satu kuasa hukum Keuskupan Denpasar, FX Joniono. (ray)

DENPASAR | patrolipost.com – Sidang perdata sengketa tanah milik Keuskupan Denpasar melawan penggugat Hendrikus Chandra yang bergulir di PN Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat dengan nomor perkara 21/Pdt.G/2021/PN.LBJ memasuki tahap akhir. Tanah milik Keuskupan Denpasar yang sudah bersertifikat sejak tahun 1994 atas nama Keuskupan Denpasar yang terletak di Labuan Bajo diklaim oleh Hendrikus Chandra (Penggugat) sebagai tanah milik almarhumah istrinya. Ironisnya, saat itu Hendrikus Chandra ditunjuk oleh Keuskupan Denpasar untuk bertindak sebagai kuasa dari Keuskupan Denpasar.

Selama persidangan Keuskupan Denpasar telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi, dimana dari semua bukti yang diajukan termasuk saksi telah bersesuaian dan menguatkan status kepemilikan tanah dengan SHM Nomor 534 adalah milik Keuskupan Denpasar.

Bacaan Lainnya

Kuasa hukum Keuskupan Denpasar, Marthen LP Jenarut menjelaskan, semua bukti surat tersebut sudah diperiksa dalam persidangan. Dan itu semua sangat berhubungan erat dan langsung dengan pokok perkara yang menguatkan dan mempertegas bahwa objek tanah dengan sertifikat nomor 534 adalah milik Keuskupan Denpasar.

“Seluruh fakta persidangan, bukti-bukti, keterangan saksi telah menunjukkan adanya hubungan yang erat dengan objek tanah dengan nomor sertifikat 534, milik Keuskupan Denpasar,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (24/2/2022).

Sementara itu kuasa hukum Keuskupan Denpasar lainnya, FX Joniono mengatakan, dari bukti dan saksi yang diajukan oleh pihak lawan, tidak ada bukti yang dapat membantah jika kepemilikan SHM nomor 534 adalah milik Keuskupan Denpasar. Bahkan di dalam persidangan, pihak lawan hanya mengajukan satu orang saksi di mana keterangan seorang saksi saja tidak bisa dianggap sebagai suatu pembuktian yang cukup. Sebab ada asas ‘Unus testis nullus testis’ yang artinya satu orang saksi itu bukanlah saksi.

“Di pihak lawan, bukti dan saksi justeru memperkuat bahwa sertifikat nomor 534 adalah milik sah Keuskupan Denpasar. Sebab, tidak satu bukti pun yang membantah jika tanah dengan sertifikat nomor 534 itu adalah milik Keuskupan Denpasar. Mereka pun mendukung bahwa tanah itu milik Keuskupan Denpasar,” terangnya.

Dikatakan Joniono, selama proses persidangan Keuskupan Denpasar mampu membuktikan dan membantah dalil-dalil gugatan penggugat. “Tim Kuasa Hukum optimistis dengan fakta hukum, bukti, saksi yang kami ajukan sudah bersesuaian dengan objek kepemilikan SHM nomor 534, milik Keuskupan Denpasar sehingga kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjadikan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang kami hadirkan sebagai pertimbangan untuk menolak gugatan penggugat seluruhnya,” katanya.

Menurut Juniono, perlu ditegaskan kembali bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 534 milik Keuskupan Denpasar (Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) telah  terbit terlebih dahulu yakni pada Tahun 1994, sedangkan Sertifikat No.2004/Kel. Labuan Bajo/Tahun 2012 maupun sertifikat No.2005 / Kelurahan Labuan Bajo/Tahun 2012 yang keduanya atas nama Ny Trotji Yusuf baru terbit pada Tahun 2012 (jangka waktu 18 tahun kemudian). Oleh karena itu berdasarkan yurisprudensi  Mahkamah Agung No. 5/Yur/2018 dalam kaidah hukumnya menyatakan, “Jika terdapat Sertipikat ganda atas tanah yang sama, di mana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat ialah Sertipikat hak yang terbit lebih dahulu”.

“Maka berdasarkan hal tersebut sudah sangat jelas Keuskupan Denpasar adalah sebagai pemilik yang sah dari tanah tersebut,” ujarnya. (007)

Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.