Sidang Paripurna DPRD Membahas Jawaban Bupati Atas PU Seluruh Fraksi

paripurna2aa222
Sidang Paripurna DPRD Klungkung jawaban bupati yang dibacakan Wakil Bupati, I Made Kasta terhadap PU seluruh fraksi di ruang rapat Sabha Nawa Natya, Rabu (24/11). (ist)

SEMARAPURA | patrolipost.com – Wakil Bupati Klungkung, I Made Kasta mewakili Bupati Klungkung menyampaikan jawaban kepala daerah terhadap Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Klungkung terkait Ranperda APBD Tahun Anggaran 2022 di ruang rapat Sabha Nawa Natya DPRD Kabupaten Klungkung, Rabu (24/11).

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD, Anak Agung Gde Anom SH, dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, Wayan Baru dan Tjokorda Gede Agung serta anggota DPRD Kabupaten Klungkung. Rapat Paripurna juga dilaksanakan melalui video conference yang diikuti oleh seluruh OPD dilingkungan Pemkab Klungkung.

Pada penyampaian jawaban bupati yang dibacakan Wabup I Made Kasta untuk seluruh Pandangan Umum seluruh fraksi yang disampaikan secara berturut-turut melalui Drs. I Wayan Mardanadari Fraksi Partai Golkar. Ida Ayu Made Gayatri, S.H. dari Fraksi Partai Nasdem .I Wayan Buda Parwata S.P. dari Fraksi Partai Hanura .I Made Jana, A.Md.Par, S.E. dari Fraksi Persatuan Demokrat; Ni Ketut Sukarni dari Fraksi Partai PDI Perjuangan; I Wayan Suarta dari Fraksi Partai Gerindra, dapat diberikan penjelasan.

“Pertanyaan dan saran dari Fraksi Partai Golkar mengenai keberadaan tenaga kontrak kami sepakat agar diperhatikan. Tentu harus proporsional dan profesional dan ini dapat dicapai dengan penerapan aplikasi e-jasa,” ujar Wabup Made Kasta mengawali jawaban Bupati.

Terkait pinjaman Pemulihan Ekonomi Daerah dapat kami sampaikan bahwa proses ini masih berlangsung. Saat ini, informasi yang kami terima dari pihak PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT.SMI), pinjaman kita sudah disetujui. Dana ini dipergunakan untuk pekerjaan peningkatan Jalan Batukandik – Guyangan senilai Rp 3 miliar lebih.

Mengenai belanja hibah dapat kami jelaskan bahwa memang hibah uang kepada masyarakat untuk kegiatan fisik tahun 2021 yang tidak terealisasikan di tahun anggaran 2021 telah dianggarkan kembali dalam RAPBD Tahun Anggaran 2022 sebesar 50 persen. Hal ini semata-mata untuk menjaga konsistensi perencanaan yang telah disusun dalam RKPD dan dituangkan dalam KUA PPAS yang telah kita sepakati bersama. Tentu kami komit terhadap belanja hibah ini dan jika disepakati bersama untuk menjadi 100 persen sesuai anggaran tahun 2021, maka anggaran hibah ini dicantumkan dalam RAPBD 2022 yang akan kita setujui bersama.

Saran untuk belanja pegawai khususnya untuk CPNS, ASN dan P3K yang lulus seleksi 2021 agar diakomodir. Hal ityu termasuk tenaga kesehatan kami akui saat ini hanya ada 1 -2 orang petugas. Kedepan akan dilakukan penempatan yang lebih proporsional sesuai dengan jumlah penduduk dan luas wilayah.

Sementara itu jawaban atau tanggapan atas pertanyaan dan saran dari Fraksi Partai Nasdem, dapat disampaikan terkait saran penanganan virus Corona 19 kami sampaikan terima kasih. Sudah tentu akan kami ikuti ketentuan baik provinsi maupun pemerintah pusat.

Jawaban atau tanggapan atas pertanyaan dan saran dari Fraksi Partai Hanura dapat dijawab terkait pendapatan transfer dalam RAPBD 2022 sebesar Rp 786 milyar lebih dapat kami jelaskan bahwa pinjaman PEN tidak termasuk dalam pendapatan ini. Pinjaman PEN akan masuk sebagai penerimaan pinjaman dalam kelompok penerimaan pembiayaan sedangkan biaya-biaya pinjaman PEN telah kami anggarkan, namun justru kegiatan yang akan dilaksanakan bersumber dari pinjaman PEN ini belum dianggarkan sehingga dalam pidato kami di awal telah kami sampaikan akan dianggarkan untuk dapat masuk dalam RAPBD 2022 yang disetujui bersama.

Sementara menanggapi pertanyaan, catatan dan saran dari Fraksi Persatuan Demokrat terkait pendapatan daerah dapat kami jelaskan bahwa secara keseluruhan dibandingkan dengan APBD induk 2021, pendapatan daerah tahun anggaran 2022 dirancang turun. PAD dirancang turun Rp 35 miliar lebih, pendapatan transfer dirancang turun Rp 5 miliar lebih, lain-lain pendapatan daerah yang dirancang tetap.

Menindak lanjuti Jawaban atas pertanyaan dan saran dari Fraksi Partai PDI Perjuangan ,terkait saran agar promosi pariwisata dilaksanakan secara digital saya sampaikan bahwa pada prinsipnya kita memiliki pandangan yang sama. Kami memang merancang festival Nusa Penida tahun 2022 secara virtualdan live streaming youtube serta tidak melibatkan massa dalam jumlah yang besar. Festival ini tetap dilaksanakan sebagai ajang promosi pariwisata dan destinasi pariwisata secara digital yang dapat dijangkau secara luas (seluruh dunia). Kegiatan ini kita lakukan untuk menjaga agar Nusa Penida tetap dikenal dan semakin dikenal dan ketika situasi normal kembali, kita tidak ketinggalan merebut kesempatan dari sektor pariwisata.

“Terkait penyusunan anggaran, kami berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada dengan tetap menjaga konsistensi dalam setiap tahapan mulai dari perencanaan sampai penganggaran APBD,” pungkasnya. (855)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.