Komisi II DPR RI: Hasil Pengawasan dan Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2020 Starting Point Menuju 2024

Gambar Gravatar
  • Whatsapp
2021 11 12 15 01 25 862
2021 11 12 15 01 25 862

Sosialisasi Hasil Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan Anggota Komisi II DPR RI Dapil Bali AA Bagus Adhi Mahendra Putra (Amatra).

 

Bacaan Lainnya

 

DENPASAR | patrolipost.com – Helatan Pilkada tahun 2020 lalu sempat menimbulkan kekwatiran lantaran merebaknya pandemi Covid-19 yang kala itu memang trendnya cukup tinggi. Namun demikian helatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar serentak berjalan sesuai dengan harapan. Hal ini terungkap dalam acara Sosialisasi Hasil Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan Anggota Komisi II DPR RI Dapil Bali AA Bagus Adhi Mahendra Putra (Amatra), kerap disapa Gus Adhi, yang menggandeng Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Bawaslu Provinsi Bali, Bawaslu Kota Denpasar dan dihadiri peserta terbatas dari seluruh kabupaten/kota di Bali, Jumat (12/11/2021) di Hotel Aston, Denpasar.

Hadir dalam kegiatan kali ini antara lain Ketua Bawaslu Kota Denpasar Putu Arnata, Anggota Bawaslu Bali (Korbid Penyelesaian Sengketa) Ketut Sunadra, dan Anggota Bawaslu Bali Ketut Rudia (Korbid Hukum, Data dan Informasi).

Anggota Bawaslu Bali (Korbid Penyelesaian Sengketa) Ketut Sunadra, menyambut baik apa yang diprakarsai oleh Bawaslu Pusat melalui Komisi II DPR RI. Ia berpendapat bagaimana hasil-hasil evaluasi Pilkada 2020 bisa dijadikan starting poin di 2024. Menurut pantauan Bawaslu selama helatan Pilkada serentak 2020 tidak menimbulkan cluster baru Covid-19. Apa yang dilaksanakan selama proses Pilkada masyarakat cukup tertib di tengah pandemi Covid-19.  Penerapan Prokes menjadi kunci berhasilnya Pilkada 2020.

“Peserta yang tidak gunakan masker tidak diusir tapi diingatkan. Bagi penyelenggara, Prokes dan instrumen hukum jadi landasan suksesnya Pilkada dan Pemilu yang lalu,” tuturnya.

Dikatakan juga melalui diskusi kali ini ada evaluasi ataupun feedback dari pusat. Bahkan ia mengapresiasi penyelenggaraan pilkada lalu, ataupun hasil Pilkada lalu tidak dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Intinya apa yang disajikan kepada masyarakat  kemudian hasilnya bisa diterima semua pihak.

Upaya-upaya pendidikan politik juga diberikan kepada masyarakat daei berbagai macam latar belakang. Proses demokrasi bukan hanya dibebankan kepada pemerintah. Jangan sampai ada distorsi. Dengan memiliki kader-kader yang banyak akan lebih mudah melakukan sosialisasi. Pengawasan partisipatif terhadap agenda nasional juga tetap dipersiapkan, jadi apa yang telah dilakukan pada Pilkada dan Pemilu bisa jadi evaluasi.

“Dengan semangat yang sama para pemangku kepentingan mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik,” tandasnya.

Sedangkan Gus Adhi dalam kesempatan ini, selain memaparkan teknis pelaksanaan Pemilu/Pilkada, ia juga menyampaikan, Pemilu/Pilkada merupakan prototipe dari berjalannya proses demokrasi. Proses-proses politik berjalan sesuai dengan tujuan hukum. Pilkada Serentak 2020, dikatakan Gus Adhi memang berbeda dibandingkan Pilkada sebelumnya karena digelar di tengah pandemi Covid-19. Dalam pelaksanaannya pun ada tantangan tersendiri.

“Yang menjadi pointer di komisi II DPR RI yakni, sebagai respon masyarakat terhadap merebaknya pandemi Covid-19 Pemilu/Pilkada berjalan sesuai harapan,” ungkapnya, sembari meminta kedepannya peran serta semua pihak untuk menyukseskan agenda lima tahunan ini.

Namun demikian Gus Adhi juga menangkap beberapa hal terkait pelaksanaan Pemilu/Pilkada seperti, masalah-masalah klasik yang kerap timbul yaitu lemahnya database kependudukan.

“Penting kiranya database berdasarkan desa. Jangan sampai nanti terjadi lagi orang yang sudah meninggal namanya muncul sebagai peserta pemilih,” katanya mewanti-wanti.

Gus Adhi meminta adanya Pemutakhiran data, pasalnya,ada 22 ribu lebih rumah tidak didatangi P2DB, kesimpulannya Coklit belum dilakukan secara maksimal, bahkan diungkapkan P2DB mewakilkan tugasnya kepada pihak lain.

Menurutnya, peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang merupakan elemen  penting dalam mengawal proses pemilu baik Pileg (Pemilihan Legislatif), Pilpres (Pemilihan Presiden) dan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) perlu terus ditingkatkan dan dievaluasi demi terciptanya proses demokrasi yang sehat dan terwujudnya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).

“Peningkatan pengawasan pemilu dan juga peningkatan kapasitas SDM pengawas pemilu yakni Bawaslu dan jajarannya hingga di tingkat terbawah menjadi hal mutlak yang harus diperkuat terlebih Indonesia akan bersiap menggelar pesta demokrasi besar-besaran dalam Pemilu Serentak 2024 yakni Pileg dan Pilpres Serentak serta Pilkada Serentak,” tandasnya.

Dikemukakan ada sejumlah temuan dan catatan penting di semua tahapan Pilkada Serentak yang harus jadi perhatian bersama. Misalnya pada tahapan pencalonan ditemukan persoalan ketepatan waktu proses varifikasi faktual disebabkan belum tersedianya alat pelindung diri (APD), pelaksanaan rapid test hingga terkendala formulir dan bimbingan teknis serta kurangnya tenaga pengawas.

“Dalam hal kampanye, saluran kampanye tatap muka masih dominan digunakan para kontestan,” ucapnya.

Di sisi lain Gus Adhi mengapresiasi pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di enam kabupaten/kota di Bali (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Jembrana, Bangli dan Karangasem) yang telah berjalan lancar dan tidak sampai ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Pilkada Serentak 2020 di Bali nihil sengketa. Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bawaslu,” kata Anggota Fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali ini.

Gus Adhi yang juga Ketua Depidar SOKSI Provinsi Bali menyampaikan, dari kegiatan sosialisasi dan evaluasi kali ini iapun merekomendasikan dan saran untuk peningkatan pengawasan pemilu ke depannya seperti, perlunya memperkuat jajaran pengawas pemilu dengan kapasitas dan kemampuan yang merata diseluruh wilayah pemilihan yang diawasi.

“Kita juga perlu memperkuat dan merawat jejaring masyarakat sipil yang telah berpartisipasi dalam pemantauan pemilu,” kata politisi Golkar asal Kerobokan, Kabupaten Badung ini.

Perlunya peningkatan efektivitas dan kerjasama kelembagaan. Terakhir, perlu adanya jaminan dan perlindungan bagi pelapor (partisipasi masyarakat) dalam pengawasan pemilu. Pengalaman menurutnya adalah guru terbaik. Apa yang selama ini kurang dalam pelaksanaan pemilu bisa  dievaluasi dan perbaiki. Harapannya Indonesia mampu menghadirkan demokrasi berlandaskan Pancasila dan Bawaslu menjadi garda terdepan mengawal demokrasi.

“Tugas kita bersama adalah mewujudkan demokrasi yang sehat dan meningkatkan indeks demokrasi Indonesia,” pungkasnya. (wie)

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *